lebih dekat dengan pasal 36(1a) KUP


kita kutip pasal 36 ayat 1 nya, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: (a). mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Coba kita baca lagi.. Dijend Pajak karena

  • jabatan atau
  • atas permohonan Wajib Pajak dapat: (a).
    • mengurangkan atau
    • menghapuskan sanksi administrasi berupa
      • bunga,
      • denda, dan
      • kenaikan
  • yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
    • kekhilafan Wajib Pajak atau
    • bukan karena kesalahannya.

Jadi kewenangan dirjen pajak untuk melakukan pengurangan/penghapusan itu bisa karena 2 sebab, jabatan dan permohonan Wajib Pajak. Beda kan dengan keberatan (pasal 25 KUP). Yang namanya keberatan pasti karena permohonan Wajib Pajak.

Yang dikurangi/dihapus adalah sanksi administrasi, jadi bukan pokok pajaknya. Kalau tidak setuju dengan pokok pajak, sarananya bukan pasal 36(1a) KUP. Sanksi administrasi disini adalah bunga, denda dan kenaikan. Loh semua sanksi administrasi bisa dong… tidak juga, sanksi administrasi berupa

  • denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan pasal 25 (9) dan
  • 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan (pasal  27(5d)) KUP 

tidak bisa diajukan pengurangan/penghapusan dengan pasal 36(1a) KUP.

Pasal 36(1a) KUP ini sudah benar (secara peraturan berdasarkan penafsiran umum baik versi fiskus maupun Wajib Pajak). Namun Wajib Pajak mengingnkan dikurangi/dihapus karena:

  • kekhilafan Wajib Pajak atau
  • bukan karena kesalahannya

Tafsir khilap dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak tidak didefinisikan secara tertulis. karena beda daerah, beda zaman bisa beda penafsiran. Pada tahun 2015, Dirjen Pajak membuat terobosan dengan menerbitkan peraturan PMK 91 yang dikenal dengan Reinventing Policy yang membebaskan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT (pasal 7 KUP), pembetulan (pasal 8 ayat 2 dan 2a) dan keterlambatan penyetoran (Pasal 9 ayat 2a dan 2b). Pada surat internal berikutnya bahkan atas pasal 14(4) atas SPT yang dilakukan pada tahun 2015.

Atruan pelaksanaan yang lebih rinci atas pasal 36(1a) ini ada di PMK 8. saya pernah membahas sekilas di https://dedensaefudin.wordpress.com/2016/11/04/httpsdedensaefudin-wordpress-com20161103contoh-kasus-pmk-91/. Khususnya di PMK 8 pasal 4 sampai dengan 12.

Sanksi administrasi pasal 36(1a) KUP diklasifikasikan menjadi 3:

  1. sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A KUP;
  2. sanksi administrasi yang tercantum dalam STP yang terkait dengan penerbitan SKP, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam STP yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) KUP; atau
  3. sanksi administrasi yang tercantum dalam STP selain STP sebagaimana dimaksud pada huruf b

Kalau baca diatas, maka semua sanksi bisa administrasi bisa dimintakan pengurangan/penghapusan pasal 36(1a) KUP  kecuali:

  • Pasal 13A KUP
  • Pasal 25 ayat (9) KUP
  • Pasal 27 ayat (5d) KUP

Sesuai pasal 5 PMK 8, permohonan pengurangan/penghapusan sesuai pasal 36(1a)hanya dapat diajukan dalam hal atas:

  1. tidak diajukan keberatan;
  2. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
  3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  4. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar (pasal 36 (1b) KUP);
  5. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar (pasal 36 (1b) KUP), tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  6. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan (pasal 36 (1d) KUP);
  7. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan (pasal 36 (1d) KUP), tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
  8. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan (pasal 36 (1d) KUP),  tetapi permohonan tersebut ditolak.

Dalam ayat lainnya juga disebutkan tambahan, tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar (pasal 36(1c). Saya tidak mengerti kenapa ayatnya dipisah. Yang saya simpulkan, kalau mengajukan perngurangan/penghapusan sanksi sesuai pasal 36(1a) KUP, ya.. jangan mengajukan upaya hukum pasal 25, pasal 36 (1b), 36(1c) dan 36(1d).

Persyaratan pengurangan/penghapusan sanksi pasal 36(1a) KUP:

  1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak;
  2. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
  4. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
  5. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Syarat tambahan lain sesuai pasal 8 dan 10 PMK 8, pokok pajaknya sudah dibayar dan sanksinya belum dibayar.

Berapa jumlah sanksi administrasi yang dapat dikurangkan?..,

kalau kita lihat pasal 11, Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP Pasal 9 ayat (2a) KUP, Pasal 9 ayat (2b) KUP, dan Pasal 19 ayat (1) sehingga sanksi administrasi menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, diberikan untuk permohonan yang diajukan setelah tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

kita bisa membanginya menjadi 3 periode pengajuan

  1. sampai dengan 31 Desember 2011, ini sudah lama banget ga kita bahas..
  2. setelah tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, pengurangan menjadi paling lama 24  bulan
  3. setelah tanggal 31 Desember 2013, bisa kurang dari 24 bulan, ini dibahas di pasal 12,

Inilai isi pasal 12 PMK8, Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan. Supaya ga bingung dengan pasal-pasal tersebut, kita sebut saja

  • PMK 8 Pasal 5 ayat (1): Hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan
  • PMK 8 Pasal 8 ayat (1): STP atas pembetulan SPT
  • PMK 8 Pasal 9 ayat (1): STP atas terlambat setor
  • PMK 8 Pasal 10 ayat (1) : STP bunga penagihan

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan dapat dilakukan apabila:

  • sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak;
  • jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
  • memenuhi kriteria yang dapat berupa:
    • Waib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang KUP
    • Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
    • Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau
    • Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: