alasan mengembalikan / menolak pengajuan pengurangan PMK 91


Di  Lampiran II SE – 40/PJ/2015 nomor 3 dan 4 disebutkan,  Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 4 ayat (3) PMK 91, maka permohonan dikembalikan dan Wajib Pajak masih bisa mengajukan permohonan kembali. Kantor Wilayah menghimbau Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan kembali berdasarkan PMK 91. 

Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (4) PMK 91, maka permohonan dikembalikan dan Wajib Pajak tidak bisa mengajukan permohonan kembali.

jadi kalau pengajuan tidak memenuhi PMK 91 pasal 4 ayat 2 &/ 3 maka dikembalikan namun masih bisa mengajukan lagi. Kalau tidak memenuhi pasal 3 &/ pasal 4 ayat 4 maka permohonan dikembalikan dan tidak bisa mengajukan lagi.

Lalu apa isi PMK pasal 4 ayat 2 &/ 3??. Ini dia..

  1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP;
  2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan;dan
  4. disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

lampiran surat pengajuan:

  1. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;
  2. fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
  3. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
  4. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan
  5. fotokopi Surat Tagihan Pajak

Nah, kalau persyaratan dan lampiran tidak disetujui maka surat perrmohonan pengurangan akan dikembalikan. Lalu bagaimana dengan ditolak??, Selain harus memenuhi persyaratan diatas, terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi berlaku ketentuan sebagai berikut

  1. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau
  2. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak

jadi kalau sanksi STP sudah dibayar oleh Wajib Pajak, maka sudah ga ada cerita lagi.. langsung ditolak. “oleh Wajib Pajak” ditebalkan untuk menegaskan bahwa jika pembayaran tersebut dilakukan oleh fiskus karena transfer pembayaran, misalnya ada SPM maka PMK 91 masih bisa diproses.

 Pengertian sebagian ini, artinya yang sudah dibayar sebagian tidak bisa diproses dengan PMK 91, namun atas utang pajak yang belum dibayar sebagian nya tetap masih bisa diproses dengaN PMK 91. ini bisa kita lihat di Lampiran IV SE – 40/PJ/2015  contoh 4 nomor 3.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: