PMK 91 dan PMK 8


Sebelum PMK  91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak yang dikenal dengan Reinventing Policy, telah ada PMK nomor  8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan SKP Atau STP. Dua-dua nya masih berlaku.. nah, pusing kan bedain nya..

Coba kita iris-iris..

 PMK  91/PMK.03/2015: Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Atas

  1. Keterlambatan Penyampaian SPT,
  2. Pembetulan SPT, Dan
  3. Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak

8/PMK.03/2013: Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan SKP Atau STP. Ini sulit diiris.. lempeng gitu.., kita paksa sederhanakan (minimal disingkat lah)…

8/PMK.03/2013: Tata Cara:

  1. Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi Dan
  2. Pengurangan/Pembatalan SKP /STP

Jika membaca judulnya PMK 91, maka sanksi yang bisa diajukan pengurangan/penghapusan hanya

  1. Keterlambatan Penyampaian SPT (Pasal 7 KUP)
  2. Pembetulan SPT  (pasal 8 ayat 2 KUP untuk SPT Tahunan dan pasal 8 ayat 2a KUP untuk SPT masa)
  3. Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak (pasal 9 ayat 2a KUP untuk SPT Masa dan 9 ayat 2b KUP untuk SPT Tahunan)
  4. Namun dalam sebuah surat internal, dijelaskan bahwa pasal 14 ayat 4 KUP (penyerahan BKP/JKP yang tidak/atau terlambat dibuatkan faktur pajak bisa mengajukan pengurangan sesuai PMK 91.

Mengenai PMK 91, saya pernah membahasnya disini…https://dedensaefudin.wordpress.com/2016/11/03/contoh-kasus-pmk-91/

Perlu digarisbawahi bahwa meskipun tidak ada batas waktu pengajuan PMK 91 namun masa pajak dan tahun pajak nya terbatas, yaitu penyampaian SPT normal atau pembetulan dilakukan pada tahun 2015. Jadi kalau SPT nya sudah disampaikan tahun 2014 kebawah ya.. tidak bisa. Dan karena sekarang sudah tahun 2016 maka pengajuan permohonan pengurangan sesuai PMK 2016 sudah tidak bisa diterapkan. Dengan demikian.. sebenarnya kita kembali lagi ke PMK 8. jadi PMK 8 merupakan pelaksanaan pasal 36 UU KUP. Apa itu pasal 36 KUP?.., ini dia, isinya..

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

  • mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  • mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar;
  • mengurangkan atau membatalkan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
  • membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
    1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
    2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Coba bandingkan dengan PMK 8, ini isi pasal 2 PMK 8,
Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat:

  • mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  • mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar;
  • mengurangkan atau membatalkan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar; atau
  • membatalkan SKP dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa:
    • penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau
    • pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak.

Nah nyaris sama kan. yang beda di PMK 8 ada verifikasi. Namun karena verifikasi sudah dicabut maka sebenarnya PMK 8 ini adalah sama persis dengan UU KUP pasal 36. lalu bagaimna PMK 9?.. ya pelaksanaan juga dari pasal 36 KUP, khususnya pasal 36 ayat 1a, karena khilap dan terbatas di tahun 2015 saja.
Karena UU KUP pasal 36 ayat 1 dan PMK 8 pasal 2 nyaris sama, kita sederhanakan saja:

  • mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya menjadi Pengurangan/Penghapusan Sanksi;
  • mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar menjadi Pengurangan/Pembatalan SKP
  • mengurangkan atau membatalkan STP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang KUP yang tidak benar menjadi Pengurangan/Pembatalan STP atau
  • membatalkan SKP dari hasil pemeriksaan atau verifikasi Pembatalan Hasil Pemeriksaan.

OK, jadi pasal 36 KUP dan PMK 8 itu mengatur:

  1. Pengurangan/penghapusan sanksi…. ini karena khilap, artinya STP nya sudah benar
  2. Pengurangan/pembatalan SKP…. SKP tidak benar
  3. Pengurangan/pembatalan STP……STP tidak benar
  4. Pembatalan ketetapan

Thats’ it..

Pengurangan/penghapusan sanksi ini artinya sudah benar sesuai peraturan, namun Wajib Pajak tidak mampu membayar

Syarat untuk mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi adalah tidak mengajukan keberatan. Lah kenapa ga boleh?.. ribet. Ribet bagi Wajib Pajak dan ribet bagi fiskus. Kalau keberatan ya keberatan aja.. jangan sampai keberatan juga pengurangan juga. Ibaratnya kalau anda mengajukan permohonan sanksi maka sebenarnya anda menyetujui pokok pajak yang ada di SKP atau STP. Namun karena khilap maka sanksi nya boleh dong diajukan permohonan pengurangan.

Apakah semua permohonan pengurangan sanksi pasti diterima?..

Pertama, mari kita bicara syarat formal dulu.. jangan sampai karena hal yang terkesa sepele ini, permohonan ditolak.

  • 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk STP berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu STP;
  • permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  • mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
  • permohonan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
  • surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP

Berapa pengurangan yang diperbolehkan?.. ini merupakan wewenang Dirjen Pajak. Agar ada kepastian, ada beberapa yang diatur, Dalam pasal 8 PMK8 disebutkan,

Dalam hal permohonan pengurangan/penghapusan sanksi  terkait STP atas SPT Masa pembetulan berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • pengurangan atau penghapusan sanksi belum dibayar Wajib Pajak; dan
  • pengurangan atau penghapusan sanksi diberikan apabila jumlah pajak yang kurang dibayar dalam pembetulan Surat Pemberitahuan yang menjadi dasar penerbitan Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 8 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP telah dilunasi oleh Wajib Pajak.

Jadi pokok pajak nya harus dibayar dulu, dan sanksi nya belum dibayar. Kalau ini tdiak terpenuhi maka pasti ditolak.

Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi yang memenuhi diberikan pengurangan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi sebesar 2% (dua persen) per bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan. Ingat…. STP pasal 8 ayat 2 tidak ada batas waktunya, bisa 200% lebih.. Maka dengan adanya pasal 36 KUP, menjadi 48%.

Ketentuan ini juga berlaku untuk STP pasal 9 ayat 2 KUP dan pasal 19 ayt 1 KUP . Syaratnya, sanksi belum dibayar dan pokok sudah dibayar. Pengurangan menjadi 48%.

Dalam pasal 11 PMK 08 disebutkan, Pengurangan atau penghapusan sanksi STP Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP, Pasal 9 ayat (2b) KUP, dan Pasal 19 ayat (1) KUP sehingga sanksi administrasi menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, diberikan untuk permohonan yang diajukan setelah tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

Hanya 24 bulan??.., bisa kurang lagi.. dalam pasal 12, disebutkan bahwa, Pengurangan atau penghapusan sanksi menjadi kurang dari 24  bulan dapat dilakukan apabila:

  1. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang KUP
  2. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
  3. Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau
  4. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

————————————————————————————————–

Kita batasi dulu.. supaya ga bikin pusing..

sekarang kita melangkah ke Pengurangan/Pembatalan SKP (Pasal 36 ayat 1b KUP). Dalam PMK 08 mulai dibahas di pasal 13 – 16… lengkapnya sih Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar. Hampir sama dengan permohonan pengurangan/penghapusan lainnya, Pengurangan/Pembatalan SKP  juga tidak boleh keberatan, pengurangan/penghapusan sanksi (semoga ga bingung..maksudnya pasal 36 ayat 1a KUP) dan pembatalan hasil pemeriksaan (ga lupa kan..  ini maksudnya pasal 36 ayat 1d KUP)

Dalam pasal 14 PMK 8, disebutkan bahwa, Permohonan pengurangan/pembatalan SKP harus memenuhi persyaratan:

  1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKP;
  2. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan;
  4. permohonan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
  5. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP

Pengurangan/pembatalan SKP ini hampir sama dengan keberatan karena harus mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak disertai alasan.

Pengurangan/pembatalan menjadi lebih mirip lagi dengan proses keberatan, jika membaca pasal 16 ayat 2, Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dirjen Pajak dapat meminta pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi.

Putusan dari pengurangan/pembatalan SKP berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, atau menolak permohonan Wajib Pajak. Perhatikan tidak ada menambah.. Kalau keberatan, ada kemungkinan menambah, sedangkan kalau pengurangan/pembatalan SKP tidak ada kemungkinan menambah pajak yang harus dibayar.

—————————————————————————————————

OK, kita batasin lagi.. sekarang kita bahas Pengurangan/Pembatalan STP.. Ini dibahas di Pasal 17, Pengurangan/Pembatalan STP meliputi STP dengan jumlah sanksi yang tidak benar. Syaratnya hampir sama dengan yang lain, tidak mengajukan keberatan, pengurangan/penghapusan SKP, pembatalan ketetapan. Persyaratannya:

  1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP;
  2. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi dalam STP menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
  4. permohonan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
  5. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Dalam pasal 20 PMK 8 disebutkan bahwa, Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau pembatalan STP,  Dirjen Pajak dapat meminta

dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan. Hampir mirip juga dengan keberatan dan pengurangan/penghapusan SKP yang dapat meminta

pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi.

Kita kasih garis lagi…

—————————————————————————————————

Sekarang kita membahas Pembatalan hasil pemeriksaan.. lengkapnya Pembatalan Surat Ketetapan Pajak dari Hasil Pemeriksaan (masih ingat kan ini maksudnya pasal 36 ayat 1 huruf d). Dimulai dari pasal 21 PMK 8. Persyaratannya:

  • 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
  • permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menguraikan tentang tidak disampaikannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi dan/atau tidak dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi;
  • permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
  • surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Di pasal 24 PMK 8 disebutkan, Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan SKP, Direktur Jenderal Pajak dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan untuk membuktikan

  • tidak disampaikannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi dan/atau
  • tidak dilaksanakannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi melalui penyampaian surat permintaan

Dalam hal Dirjen Pajak menerbitkan SK Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengabulkan permohonan Wajib Pajak, proses pemeriksaan atau verifikasi dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur yang belum dilaksanakan, berupa

  • penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi; dan/atau
  • pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi.

garis lagi…

——————————————————————————————————

Jika sebelumnya kita membahas pengurangan/penghapusan sanksi, pengurangan/pembatalan SKP dan STP, pembatalan hasil pemeriksaan berdasakan permohonan WP, sesuai PMK 8, pasal 27 – 37, hal-hal tersebut dapat juga berdasarkan jabatan.

Bingung membuat redaksi surat pengajuannya.. tenang saja di lampiran PMK 8 ada formatnya kok..


2 responses to “PMK 91 dan PMK 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: