Contoh Kasus PMK 91


Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor  91/PMK.03/2015, ada yang menyebutnya Reinventing Policy, adapula yang menyebutnya PMK 91.

Kebijakan pengurangan/penghapusan sanksi yang diatur dalam Pasal 36 UU KUP biasanya agak sulit menjadi lebih mudah. Kita kutip saja pasal 3 PMK 91:

Sanksi Administrasi yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terbatas atas:

  1. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
  2. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
  3. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
  4. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

Yang dilakukan pada tahun 2015

Saya tebalkan “2014” dan “Desember 2014” dan “yang dilakukan pada tahun 2015”. Kata “sebelumnya” juga harus ditebalkan. tapi kalau banyak penebalan bisa hilang fokus.

Jadi pajaknya 2014 kebawah tapi penyetoran dan penyampaiannya di 2015. Mestinya pasti kena sanksi jika terlambat setor dan lapor. Nah karena ada Reinventing Policy maka sanksi tersebut dihapus.

Syarat lainnya yang perlu diketahui:

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

  1. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau
  2. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak.

jadi kalau sudah dibayar maka tidak bisa menggunakan PMK 91, kalau sudah dibayar sebagian maka yang dapat dihapus hanya yang belum dibayar.

Penting juga untuk diingat bahwa PMK ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 4 Mei 2015. Jadi jika ada STP sebelum tanggal tersebut dan sudah dibayar ya mohon maaf tidak dapat penghapusan.

Berikut ini contoh kasus yang diambil dari SE-40/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian SPT, Pembetulan SPT, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak.

  1. SPT Tahunan 2013 status NIHIL 
    1. 27 Februari 2015 disampaikan (terlambat lapor, kena pasal 7 UU KUP, Rp 1.000.000)
    2. 27 Maret 2015 terbit STP pasal 7 KUP
    3. 30 April 2015, WP mengajukan permohonan pengurangan sanksi tanggal (sebelum PMK 91 diundangkan, jadi tidak bisa diproses sesuai PMK 91)
    4. jika WP mengajukan tanggal 4 Mei 2015 atau setelahnya maka bisa diproses sesuai PMK 91
  2. SPT Tahunan 2013 belum disampaikan
    1. 14 April 2015 terbit STP pasal 7 KUP
    2. 7 Mei 2015, SPT Tahunan 2013 disampaikan
    3. Dapat diproses PMK 91 karena SPT disampaikan 2015 dan pengajuan permohonan setelah tanggal 4 Mei 2015
  3. SPT Tahunan 2014, KB Rp10.000.000
    1. 4 Mei 2015 membayar PPh pasal 29
    2. 6 Mei 2015 menyampaikan SPT
    3. 23 Juli 2015, STP Pasal 7 (Rp 1 juta) dan 9(2)b (Rp200.000) KUP terbit
    4. 6 Agustus 2015 mengajukan permohonan pengurangan
    5. Dapat diproses PMK karena penyampaian SPT disampaikan tahun 2015
  4. SPT Tahunan 2013, KB Rp10.000.000
    1. 4 Desember 2014 membayar PPh Pasal 29
    2. 6 Januari 2015 menyampaikan SPT Tahunan
    3. 23 Juli 2015 terbit STP
    4. 6 Agustus 2015 mengajukan permohonan pengurangan
    5. Dapat diproses dengan PMK 91karena penyampaian SPT disampaikan tahun 2015 karena SPT dilaporkan tahun 2015, waktu pembayaran tidak berpengaruh
  5. SPT Tahunan 2014, KB Rp10.000.000
    1. 4 Desember 2015 membayar PPh Pasal 29
    2. 6 Januari 2016 menyampaikan SPT Tahunan
    3. 23 Juli 2016 terbit STP
    4. 6 Agustus 2016 mengajukan permohonan pengurangan
    5. Tidak dapat diproses dengan PMK 91 karena SPT disampaikan pada tahun 2016, bukan pada tahun 2015. PMK 91 ini berlaku hanya untuk yang disampaikan pada tahun 2015. perhatikan dengan contoh nomor 4. “2015” dan “2016” saya tebalkan karena itulah kuncinya. meskipun demikian Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas penghapusan sesusai 8/PMK.03/2013
  6. SPT Tahunan 2012
    1. 20 Mei 2015 menyampaikan SPT Tahunan
    2. 10 Juni 2015  terbit STP pasal 7 KUP (Rp1 juta) dan pasal 9(2b) Rp 10 juta
    3. 20 Juni 2015 STP dibayar melalui potongan SPM dengan nilai Rp7 juta
    4. 24 Juni 2015 mengajukan permohonan pengurangan
    5. Dapat diproses dengan PMK 91, karena SPT disampaikan tahun 2015, meskipun ada pembayaran. PMK 91 tetap berlaku karena pembayaran dilakukan by system, bukan oleh Wajib Pajak.
    6. Andaikan WP membayar sebagian, misalnya bayar Rp1 juta, maka Rp1 juta tidak dapat diproses dengan PMK 91, yang dapat diproses dengan PMK 91 hanya atas yang belum dibayar (Rp10 juta)
    7. Atas pembayaran karena pemotongan SPM, padahal telah dihapuskan maka kelebihan Rp7 juta tersebut dikembalikan sesuai 16/PMK.03/20111 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
  7. SPT Masa PPN Pembetulan masa September 2014
    1. 3 Desember 2014 menyampaikan SPT Pembetulan
    2. 5 Maret 2015 terbit STP
    3. Tidak dapat diproses dengan PMK 91 karena SPT disampaikan bukan pada tahun 2015 tetapi bisa menggunakan PMK 8
    4. Jika SPT pembetulan disampaikan 3 Desember 2015 maka bisa menggunakan PMK 91
  8. SPT Masa PPN Masa September 2014
    1. 13 November 2014 menyampaikan SPT masa Normal
    2. 5 Januari 2015 terbit STP pasal 7 KUP (Rp500 ribu)
    3. 25 Maret 2015 menyampaikan SPT Masa pembetulan, KB Rp3 juta
    4. 20 Mei 2015 terbit STP pasal 8(2a)
    5. STP pasal 7 tidak bisa dengan PMK 91 karena disampaikan bukan pada tahun 2015, namun bisa menggunakan PMK 8
    6. STP pasal 8(2a) bisa diproses dengan PMK 91 karena disampaikan pada tahun 2015

Peraturan yang mengatur:

  1. 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak
  2. SE – 40/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak

 


One response to “Contoh Kasus PMK 91

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: