Membedakan Keberatan pasal 25 dan Pengurangan/Penghapusan Pasal 36


Sebelum membahas keberatan dan mebandingkan pengurangan/penghapusan pada pasal 36, mari kita bahas dulu pasal 36 ayat 1. Kita kutip saja,

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat

(Kata “dapat” saya tebalkan agar kita kritis.. kenapa tidak dengan kata harus atau wajib. ini merupakan kewenangan atau diskresi)

36(1)a: mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

36(1)b: mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak (SKP) yang tidak benar.

361(1)c: mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau 

36(1)d: membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak

Cobalah baca lagi.. kok kesannya diulang-ulang… untuk mudahnya kita sebut saja,

36(1)a: Pengurangan/Penghapusan Sanksi.

36(1)b: Pengurangan/Pembatalan SKP.

361(1)c: Pengurangan/Pembatalan STP

36(1)d: Pembatalan hasil pemeriksaan

Nah lebih ringan kan bacanya. Tapi pasti masih bingung dengan beda pengurangan, penghapusan, pembatalan. Tidak dijelaskan oleh Undang-undang. Berapa % pengurangan yang diberikan. Ini merupakan kewenangan Dirjen Pajak. Pembatalan pastinya berkurang 100%. Penghapusan sanksi juga tidak dijelaskan, tapi IMHO, juga 100%.

Yang mudah kita ingat, adalah 36(1)b atas SKP, sedangkan 36(1)c atas STP. muncul lagi pertanyaan apa beda SKP dan STP?..

Pengertian SKP, ada pada UU KUP pasal 1 nomor 15 sampai dengan 19. kita kutip saja,

  1. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB.

  2. SKPKB adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

  3. SKPKBT adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

  4. SKPN adalah SKP yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

  5. SKPLB adalah SKP yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Pengertian STP ada pada UU KUP pasal 1 huruf 20, kita kutip saja, STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Jadi STP ini tidak hanya untuk mengenakan sanksi tetapi juga untuk menagih tagihan pajak (termasuk pokok pajak, misalnya PPh Pasal 25 yang kurang atau tidak dibayar).

Kedudukan STP dengan SKP dapat dilihat di UU KUP pasal 14 ayat 2, STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP.

Lalu dimana bedanya SKP dan STP?.. kita tidak akan membahas ini. yang akan kita bahas perbedaan keberatan (pasal 25) dan pengurangan/penghapusan/pembatalan (pasal 36). Tetapi sekalian aja kita bahas STP ini. Dalam pasal 14 ayat 1, disebutkan bahwa, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

  1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  2. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
  4. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP , tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
  5. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan PPn BM, selain:
    1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b UU PPN dan PPn BM; atau
    2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU PPN dan PPn BM, dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;
  6. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
  7. PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN dan PPn BM.

Nah.. setidakanya sekarang lebih jelas kan.. Jika anda menerima STP yang tidak benar, maka anda bisa mengajukan pengurangan/pembatalan STP berdasarkan pasal 36(1) huruf c. Namun jika salah tulis, salah hitung, sebaiknya lapor ada ke AR untuk dilakukan pembetulan atau mengajukan permohonan pembetulan yang diatur dalam pasal 16 UU KUP.

Sedangkan jika anda menerima SKP yang tidak benar, maka sarananya adalah pasal 36(1) huruf b. yang perlu digarisbawahi adalah bahwa jika Wajib Pajak mengajukan keberatan (pasal 25) maka tidak berhak untuk mengajukan pengurangan/pembatalan sesuai pasal 36(1) huruf b. Jika anda menerima SKP yang menurut anda tidak benar, sarana utamanya adalah keberatan (pasal 25).

Ingat.. keberatan hanya bisa diajukan paling lama 3 bulan sejak SKP dikirim. Jadi semestinya jika jangka waktu ini tidak terpenuhi maka hak WP untuk mengajukan keberatan menjadi hilang. Pasal 36 ayat 1 huruf b ini memberikan solusi, agar WP masih bisa mendapatkan upaya hukum lainnya. Jadi sangat wajar jika pasal 36(1)b hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan (pasal 25).

sekali lagi untuk kembali mengingat..

pasal 36(1)b untuk SKP dan pasal 36(1)c untuk STP

Lalu dimana letak pasal 36(1)a?… sepertinya sama aja dengan pasal 36(1) b dan c.. kita kutip lagi pasal 36(1)a: mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Jadi pada pasal 36(1)a ini  sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan sudah benar sesuai UU pajak. tapi karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya, maka Dirjen Pajak berhak untuk menghapusnya.

OK. jadi …

pasal 36(1)a sudah benar sesuai UU pajak

pasal 36(1)b dan c tidak benar sesuai UU pajak

Lalu dimana definisi kekhilafan?… jawabannya tidak ada. Definisi khilap diserahkan ke masing-masing Kantor Wilayah karena pengertian khilap orang Jakarta bisa berbeda dengan khilapnya orang Papua.

Lah.. apa bedanya bukankah sanksi administrasi tersebut pastinya ada di SKP dan STP yang ada di pasal 36(1)b dan c?. Belum tentu juga, bagaimana jika sanksi tersebut belum diterbitkan SKP dan STP nya. Jadi pasal 36(1)a ini lebih luas.

Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 mengacu ke pasal 36(1)a.

Kembali mengingat dan menambah hal baru….

Pasal 36(1)a: pengenaan sanksi sudah benar tapi bisa dikurang atau dihapus karena khilap, syaratnya tidak dijukan keberatan, atau mengajukan keberatan tapi dicabut atau keberatan tapi ditolak formal, penyelesaian 6 bulan, pengajuan boleh 2 kali.

36(1)b : pengurangan/pembatalan SKP, tidak diajukan keberatan atau mengajukan keberatan tapi ditolak, penyelesaian 6 bulan, pengajuan boleh 2 kali

36(1)c: pengurangan/pembatalan STP, penyelesaian 6 bulan, pengajuan boleh 2 kali, tidak ada ketentuan mengajukan keberatan atau tidak.

l36(1)d: Pembatalan hasil pemeriksaanyang dilaksanakan tanpa: penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, penyelesaian 6 bulan dan hanya bisa diajukan 1 kali.

Persamaan keberatan (pasal 25) dan pengurangan/penghapusan/pembatalan adalah:

  1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
  2. satu surat untuk satu ketetapan
  3. Ditandatangani WP atau kuasa khusus jika bukan WP
  4. diajukan ke KPP atau KP2KP terdaftar
  5. jangka waktu penyelesaian 6 bulan kecuali keberatan (12 bulan)
  6. dapat diajukan 2 kali kecuali keberatan dan pembatalan hasil pemeriksaan (hanya 1 kali)
  7. Mencantumkan jumlah pajak terutang disertai alasan kecuali pengurangan/penghapusan sanksi pasal 36(1)a
  8. Khusus untuk keberatan hanya bisa diajukan paling lama 3 bulan sejak SKP dikirim kecuali kondisi kahar dan melunasi pajak yang masih harus dibayar minimal yang disetujui dalam pembahasan akhir dan disertai salianan bukti pelunasan.

Peraturan yang mengatur:

  1. UU KUP pasal 25, 26, 26A, 36
  2. pp 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pasal 28-33, 36, 36,
  3. PMK no. 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan dihapus dan diganti dengan 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan 
  4. PER-52/PJ/2012 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak PPh,  PPN dan/atau PPn BM dan dihapus dengan 19/PJ/2013 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait Dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang KUP
  5. SE-122/PJ/2011 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-52/Pj/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Ketentuan Pelaksanaannya dihapus dan diganti dengan SE-11/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan PPh, PPN dan PPn BM
  6. PMK no. 21/PJ.07/2007 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan SKP Atau STP Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan  dihapus dan diganti dengan 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak
  7. SE-02/PJ.07/2007 tentang Prosedur Penanganan Pembetulan Ketetapan Pajak Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar PPh, PPN dan PPN BM,
  8. SE-122/PJ/2010 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-52/Pj/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Dan Ketentuan Pelaksanaannya,
  9. SE-17/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi  Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan SKP Atau STP,
  10. SE-41/PJ/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembetulan

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: