Sertifikat Elektronik


Surat Dirjen Pajak nomor S-1314/PJ.02/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik ditujukan ke Kanwil dan KPP sehingga merupakan surat internal. Setelah saya baca isinya tidak ada yang bersifat rahasia dan mungkin berguna untuk diketahui.

Sertifikat Elektronik merupakan tindak lanjut dari Pasal 9A PER-42/PJ/2012 stdd PER-17/ PJ/2014 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,  Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian,  dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Ah, panjang nian!!.

Awalnya,  saya ingin menulis surat tersebut dan Pasal 9A Peraturan Dirjen tersebut. Namun setelah membaca FAQ e-faktur ver 1.0 pdf. Membaca FAQ ternyata lebih menarik. Langsung kita baca sama-sama aja ya..

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

Fungsi sertifikat elektronik sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan UU PPN seperti penggunaan aplikasi e-faktur,  permintaan nomor seri faktur pajak secara online dan layanan lainnya.

PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permintaan sertifikat elektronik ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik.

Surat Permintaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakakan ke pihak lain, soft copy pas photo terbaru dalam compact disk. Untuk lebih jelasnya, kita lihat check listnya:
1. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik;
2. Asli SPT Tahunan PPh Badan;
3. Asli bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan;
4. Asli KTP/passport/KITAS/KITAP pengurus;
5. Fotocopy KTP/passport/KITAS/KITAP pengurus;
6. Asli kartu keluwarga pengurus;
7. Fotocopy kartu keluwarga pengurus;
8. Soft copy pas foto terbaru pengurus;
9. Nama pengurus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Dalam hal nama pengurus tifak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan,  harus ada:
1. Asli Surat Pengangkatan pengurus;
2. Asli akta pendirian perusahaan;
3. Asli penunjukan sebagai BUT/Permanent Establishment dari perusahaan induk luar negeri;
4. Fotocopy surat pengangkatan pengurus;
5. Fotocopy akta pendirian perusahaan;
6. Fotocopy penunjukan sebagai BUT/Permanent Establishment dari perusahaan induk luar negeri.

Dalam hal pemohon adalah PKP cabang:
1. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan Pusat;
2. Asli penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang;
3. Fotocopy penunjukan dari pengurus pusat untuk PKP cabang.

Dalam hal pemohon adalah PKP bentuk kerjasama operasi:
1. Fotocopy SPT Tahunan PPh Badan anggota bentuk kerja sama;
2. Asli akta kerja sama operasi;
3. Fotocopy akta kerja sama operasi.

Mungkin,  itulah sekelumit sertifikat elektronik. Barang baru bersama dengan e-faktur. Tentu akan banyak masalah yang muncul. Namun inilah saatnya menyongsong era online di bidang perpajakan setelah e-SPT,  e-registration,  e-filling, dan  e-billing.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: