Legal karakter PPN


1. Pajak tidak langsung. Yang memikul beban PPN adalah pembeli tetapi yang mempunyai kewajiban membayar ke kas negara adalah penjual. Inilah yang disebut tidak langsung. Kewajiban membayar PPN tidak langsung dikenakan kepada pembeli tetapi melalui pihak lain yaitu penjual.

2. Pajak objektif. PPN dikenakan kepada pembeli dengan tanpa memperhatikan kondisi pembeli. Apakah pembeli itu itu layak kena pajak apa tidak. Sepanjang mengkonsumsi barang ia harus memikul beban pajak. Objek PPN adalah penyerahan barang atau jasa kena pajak. Kalau melakukan penyerahan kena pajak berarti harus kena pajak. Bandingkan dengan pajak subjektif seperti pajak Penghasilan. Pajak penghasilan sangat memperhatikan subjek nya. Kalau penghasilan subjek pajak dibawah PTKP ia tidak wajib bayar PPh.

3. Multi stage levy dan non kumulatif. PPN dikenakan pada chain atau rantai produksi dan distribusi. Multi stage diterapkan karena tujuan akhir PPN adalah end user.  Sebenarnya, pabrikan dan distributor tidak membayar PPN. Ia membayar PPN karena menjadi perantara atau ada dalam chain ke end user.  Jika distributor tidak mengambil margin atau tidak membuat nilai tambah maka tidak ada PPN yang disetor bahkan jika lebih besar pajak masukan dari pajak keluaran bisa lebih bayar.
Agar tidak terjadi pajak berganda maka diterapkan indirect substraction method. Bisa juga disebut credit method karena adanya pengkreditan pajak masukan atas pajak keluaran atau invoice method karena kewajiban membuat faktur dan faktur pajak merupakan sarana pengkreditan pajak masukan.

4. Indirect substraction method. PPN dikenakan atas nilai tambah. Sesuai namanya, pajak atas pertambahan nilai. Untuk menghitung PPN atas nilai tambah dihitung dengan 2 methode yaitu penambahan (addition method). Addition method ada yang langsung (direct) yaitu dengan mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah, ada juga yang tidak langsung (indirect) dengan mengalikan tarif dengan masing-masing unsur-unsur pembentuk nilai tambah kemudian dijumlahkan.
Metode kedua dengan pengurangan (substraction method). Pengurangan ada yang langsung yaitu dengan mengalikan tarif PPN dengan selisih harga jual dan harga beli, ada juga yang indirect yaitu dengan mengurangi pajak keluaran dengan pajak masukan. Indonesia menggunakan indirect substraction method.

5. Pajak atas konsumsi dalam negeri. Pajak atas konsumsi mengandung arti PPN bukan pajak atas kegiatan usaha karena yang memikul beban pajak adalah konsumen. Tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran konsumsi (a tax on consumption expenditure). Sedangkan dalam negeri sesuai dengan destination principle. Oleh karena itu atas impor dikenakan PPN karena dikonsumsi di dalam negeri sedangkan atas barang ekspor tidak dikenakan PPN. Dalam UU PPN atas ekspor dikenakan PPN dengan tarif 0%.

6. Single rate. Tarif PPN tunggal karena jika berbeda menjadi tidak netral. Tarif UU PPN sebesar 10% untuk setiap transaksi, untuk penyederhanaan di lapangan terdapat tarif efektif dibawah 10% dan tarif teknis untuk ekspor sebesar 0%. Jika tarif berbeda akan menyebabkan tidak netral dan bisa menimbulkan distorsi.

7. PPN Indonesia menggunakian Consumption type VAT. Semua pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan formal dan material. Tujuannya PPN hanya membebani personal consumption saja.

Dikutip dari:
1. Buku diklat  DTSS PPN Tingkat Menengah dengan judul Karakteristik,  Perkembangan, Objek dan Subjek PPN
yang disusun Gathot Subroto.
2. humala70.blogspot.com/2008/06/pengantar-pengenalan-ppn.html?m=1


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: