e-tax invoice semakin dekat..


PMK nomor 151/PMK.011/2013 mengatur tentang pembuatan, pembetulan atau penggantian faktur pajak. Aturan yang benar-benar rasa baru adalah adanya informasi elektronik dan tanda tangan elektronik.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik,  termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,  suara, gambar,  peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, ayau perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Tandatangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi,  atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

Di PMK inilah kita akan mengenal faktur pajak elektronik.  Dalam pasal 4 disebutkan bahwa faktur pajak berbentuk elektronik atau kertas (hardcopy). Faktur pajak berbentuk elektronik adalah faktur pajak yang dibuat secara elektronik sesuai Peraturan Dirjen mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak yang berbentuk elektronik. Sampai dengan tulisan ini dibuat belum ada Peraturan Dirjen tersebut. Faktur Pajak elektronik bisa disingkat e-tax invoice bisa disebut juga e-faktur.

Yang perlu diketahui juga bahwa tidak semua e-faktur ini tidak untuk semua transaksi.  Dalam pasal 4 disebutkan bahwa e-faktur hanya untuk penyerahan Barang Kena Pajak sebagaima dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf a dan/atau pasal 16D UU PPN dan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf c UU PPN. sedangkan faktur pajak kertas untuk semua transaksi.

Kriteria Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat Faktur Pajak elektronik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dirjen Pajak. PKP yang diwajibkan membuat faktur pajak dan telah memenuhi kriteria ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak.

Setelah ditetapkan sebagai PKP wajib faktur pajak elektronik maka tidak boleh menerbitkan faktur pajak kertas. Ini disebutkan di pasal 11. Meskipun demikian jika terjadi sesuatu di luar kekuasaan Wajib Pajak seperti peperangan,  kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, atau sebab lain diluar kuasa PKP lainnya yang ditetapkan Dirjen Pajak maka diperkenankan membuat faktur pajak berbentuk kertas.

e-faktur seperti juga faktur pajak kertas bisa dapat menerbitkan faktur pajak pengganti apabila ada kesalahan dalam pengisian atau penulisan sehingga memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar.

Untuk aturan yang lebih jelas, kita tunggu saja Peraturan Dirjen Pajak yang mengatur e-faktur. PMK ini mulai berlaku 1 Januari 2014.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: