reformasi aturan pajak (2)


“Loh bukannya, pendelegasian itu perlu. Dalam ilmu apapun, pendelegasian wewenang itu pasti ada untuk memanage span of control”

“Betul juga, tapi semakin jauh span of control kan makin beragam penafsiran”

“Lagipula, kalau semua peraturan menutup habis peraturan bawahnya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, peraturan dirjen pajak, dan peraturan petunjuk pelaksanaan lainnya, akan jadi masalah karena perkembangan zaman sangat pesat, sedangkan UU kan dibuat sesuai dengan keadaan saat itu”

“Betul, seperti PTKP, kalau harus menunggu perubahan UU kan lama, demikian juga dengan batasan minimal jumlah peredaran usaha pengusaha kena pajak, dan aturan lainnya yang didelegasikan”

“Wah, nih, ada tulisan bagus di Kompas, 30 juli 2012, tulisan Yustinus Prastowo, judulnya “Kegagalan Reformasi Pajak?”

“Intinya apa, ada data baru ga?”

“Target penerimaan pajak 2012 sebesar Rp 1.011,73 T atau sekitar 70% dari pendapatan nasional. Tax ratio atau perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto baru mencapai 12,1%. Malaysia 17%, Korea Selatan 24%, negara2 OECD 34%.

“Apalagi?”

“Penyebab rasio pajak masih rendah ada dua. Pertama, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Kedua, belum optimalnya kinerja istitusi perpajakan.

“Ini menarik. Institusi pajak, bukan ditjen pajak”

“Yup, disini disebutkan, perkara pajak bukan sekadar perkara ditjen pajak”

“Tiga ranah sistem perpajakan. Kebijakan (tax policy), undang-undang (tax law) dan administrasi (tax administration). Jadi ditjen pajak hanya bagian atau sub sistem dari sistem perpajakan. Begitong”

“Vito Tanzi (2006), reformasi pajak harus mencakup 3 indikator. Peningkatan penerimaan pajak (raising tax), pengukuran pajak langsung dan tidak langsung (redress direct tax-indirect tax), serta mengurangi korupsi pajak (reduce corruption), termasuk pengemplangan, penghindaran dan korupsi pajak (tax avoidance, tax eavasion, tax corruption)”

“Di artikel Pak Yustinus juga disebutkan, ukuran keberhasilan reformasi pajak. Sistem perpajakan yang baik akan menurunkan penghindaran dan penyelundupan pajak (Luigi Bernardi, 2006). Kedua, struktur penerimaan pajak. Mencerminkan keadilan, artinya beban pajak berbanding lurus dengan kemampuan membayar pajak (Rendetti, 2010. Ketiga, penelitian Ahmad Riahi-Belkaoui (2008), kepatuhan pajak (tax compliance) berbanding lurus dengan kontrol terhadap korupsi dan debirokratisasi. Keempat, penelitian Benno Togler yang menemukan keterkaitan antara kepatuhan pajak dan pelayanan publik yang baik, dapat dipercayainya lembaga peradilan, serta praktik demokrasi yang baik.”

“Dari 4 tolok ukur tersebut, nampak bahwa kegagalan reformasi pajak dan pengembangan sistem perpajakan yang baik adalah wujud dari kegagalan proses kelembagaan. Akarnya adalah miskinnya gagasan dan visi kepublikan”

“Yang menarik juga, dalam tulisan ini disebutkan, bahwa undang-undang pajak perlu dirombak total agar mencerminkan visi keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak wajib pajak, dan rancang bangun institusi pajak”

“Obrolan kita sudah mulai ngelantur”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: