reformasi peraturan pajak


“membicarakan reformasi pajak. Sepertinya latah, apa-apa reformasi. Apakah reformasi peraturan pajak itu perlu”

“Tentu saja perlu. Kita hidup dalam dunia yang sangat cepat berubah. Jika kita merasa bosan dengan kata reformasi. Kita bisa menggunakan kata lainnya. Penataan Ulang Peraturan Pajak, restrukturisasi peraturan pajak, Wajah Baru Peraturan Pajak. Peraturan Pajak untuk Semua. Orang advertising mungkin lebih ahli dalam membuat kata yang cocok yang sesuai dengan semangat perubahan. Tantangan terbesar dan yang paling penting adalah menihilkan interprestasi ganda ketika kita membaca peraturan pajak”

“bahasa lu tuh, kayak tulisan di koran, kalau peraturan pajak mau direformasi, apa ga ketinggalan zaman. Istilah Reformasi kan munculnya di tahun 1998”

“loh, kata reformasi kan sudah ada, jauh sebelum tahun 1998. Cuma ngetopnya memang di tahun tersebut. Gimana sih lu, fikiranlu masih kayak anak SD hehe….”

“jika memang perlu reformasi, apa saja yang memang diperlukan dalam mereformasi peraturan pajak”

“sebelum bicara terlalu jauh, kita harus mempersempit dulu kata reformasi peraturan pajak. Peraturan pajak itu terlalu luas. Pajak yang kita bahas ini pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekarang sudah dilimpahkan ke PEMDA”

“maksud lu, apa aja yang disempitkan?, bahasa lu nih aneh2 saja”

“Yang kita bicarakan itu aturan. Reformasi aturan, bukan reformasi pajak. Pajak itu PPh, PPN, dan KUP”

“Kata Pak Darussalama di Suara Pembaruan, yang harus direformasi di Ditjen Pajak itu, sistem kebijakan, sistem hukum perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan”

“Iya, tapi kata beliau juga, reformasi itu tidak hanya harus di Ditjen Pajak saja, untuk institusi lain yang terkait dengan sistem perpajakan seperti pengadilan pajak, konsultan pajak dan institusi lain yang ada kaitannya dengan pajak”

“Kata beliau juga, DPR juga terkait dengan memperjelas aturan dan rambu yang berlaku. DPR juga seharusnya selektif dalam memberikan delegasi wewenang sebuah mekanisme pajak. Jadi harus jelas siapa yang bayar pajak, apa yang dibayar, dan berapa tarif yang dibebankan”

“Ah, sudahlah, kita kan mau membicarakan reformasi peraturan pajak, bukan hal lainnya”

“Sebentar, bukankah kita juga memiliki komisi pengawas perpajakan”

“Jadi sistem pajak itu luas, ada DPR yang membuat UU pajak, Ditjen Pajak, pengadilan pajak, konsultan pajak, komisi pengawas perpajakan”

“Makanya harus kita sempitkan obrolan ini, kita kan hanya bahas reformasi peraturan pajak, ok”

“Gw tertarik dengan pendapat Pak Darussalam. Sistem kebijakan, sistem hukum pajak, sistem administrasi pajak. Tertarik dengan ide tersebut tapi kagak ngerti hehe. Binun”.

“Ya, kalau mau tahu, tanya aja beliau, sistem kebijakan itu apa, sistem hukum pajak itu, dan sistem administrasi pajak itu apa”

“Kalau gue boleh sok tahu nih. Sistem kebijakan pajak itu, kira2 pajak itu mau dijadikan apa, apa sebagai budgeter, regulerend, redistribusi pendapatan, dan stabilitas”

“Ah, sudahlah, kita kan lagi ngomongin reformasi peraturan pajak. Big challenge nya meniadakan multi interpretation aturan pajak”

“Itu gunalah ilmu hukum hehe…, mengutip Pak Yusril Ihza Mahendra”

“Ya, memang harus diakui, aturan pajak menjadi rumit, karena ia merupakan kumpulan dari ilmu hukum dan akuntansi. Bahkan sekarang, karena kecanggihan teknologi informasi, seorang pakar hukum pajak dan jagoan akuntansi pun akan menjadi gagap karena pelaporan pajak banyak menggunakan media elektronik. Sekarang banyak bahasa aneh seperti e-registration, e-SPT, e-filling, dan e-payment atau e-billing”

“Kata Albert Eistein sih, the hardest thing to understand in this world is income tax, kenapa pajak penghasilan menjadi rumit?”

“Kerumitan pajak penghasilan (PPh) merupakan konsekuensi keadilan. PPh merupakan pajak yang paling adil. Coba bandingkan dengan PPN, siapapun anda, jika anda mau membeli sebuah barang kena pajak, anda harus membayarnya”

“Mungkinkah PPh dibuat lebih sederhana?”

“Mungkin saja. Sekarang ini PPh yang sederhana ya PPh final dan norma penghitungan penghasilan neto. Tapi cobalah anda pelajari. PPh final ini tidak ada deductable expense. Logis ga?. Dimanapun, yang namanya PPh itu dikenakan atas penghasilan neto bukan bruto. Withholding tax juga membuat pengenaan PPh lebih dekat dengan prinsip convenience to payment”

“Tapi orang cenderung lebih suka yang final”

“Ya karena sederhana, tidak ribet, tidak pusing lagi melakukan interpretasi pajak seperti apakan suatu expense masuk deductable atau undeductable”

“Kembali ke laptop, apa saja yang harus direformasi”

“Ohh, ya, ngelantur nih, pertama sebelum membuat peraturan diundangkan harus ada kajian dan uji publik dulu, setidaknya hearing dengan asosiasi industri”

“Kalau menurut gw sih, yang pertama harus direformasi itu pendelegasian wewenang”

“Auh ah, gw udah ngantuk, next time, dilanjut ya obrolannya”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: