SPDN dan SPLN


Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) menjadi hal yang begitu prinsip dan penting untuk diketahui mengingat pada saat ini mobilitas orang, barang dan jasa begitu tinggi. Umumnya penentuan negara mana yang berwenang untuk mengenakan pajak kepada seseorang bukan berdasarkan kewarganegaraan, KTP atau passport tetapi berdasarkan waktu (time test) seseorang tinggal di suatu negara. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menentukan dinegara mana seseorang dikenakan pajak jika orang tersebut tidak pernah menetap dalam suatu negara dalam waktu yang lama.

SPDN dan SPLN diatur dalam UU PPh pasal 2, namun untuk lebih jelas, sebaiknya melihat PER-43/PJ/2011. Dengan banyaknya tax treaty dengan nengara mitra, penentuan SPDN atau SPLN tetap harus mengacu ke tax treaty dengan dengan negara mitra.

Seseorang dikatakan menjadi SPDN jika bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Sebaliknya, SPLN adalah seseorang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

PER-43/PJ/2011 lebih memberikan gambaran yang jelas mengenai SPDN dibanding UU PPh, diantarnya pengertian bertempat tinggal, dokumen tanda pengenal resmi sebagai penduduk luar negeri, pengertian mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Pengertian bertempat tinggal adalah mempunyai tempat tinggal (place of residence) di Indonesia yang digunakan sebagai tempat untuk berdiam (permanent dwelling place) yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan. Untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya (ordinary course of life), untuk tempat menjalankan kebiasaan (place of habitul abode) atau mempunyai tempat domisili (place of domicile) di Indonesia, yaitu orang yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia.

Tempat tinggal tersebut dapat ditempati sendiri atau bersama dengan keluwarganya yang dimiliki sendiri, disewa atau tersedia untuk digunakan dan berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya.

Orang pribadi WNI yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang berlaku sebagai penduduk luar negeri yaitu green card, identity card, student card, pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh kantor pewakilan Republik Indonesia di luar negeri, surat keterangana dari kedubes atau kantor pewakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau tertulis resmi di paspor oleh kantor imigrasi negara setempat.

Mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dapat dibuktikan dengan dokumen berupa visa bekerja, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) lebih dari 183 hari atau kontrak / perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Mempunyai niat bisa juga berupa tindakan yang menunjukan akan bertempat tinggal di Indonesia seperti menyewa tempat, memindahkan anggota keluwarga atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: