pembetulan spt


Teknologi memudahkan, hukum meruwetkan. Ini pendapat keliru karena kebingungan saya yang tidak mengerti hukum. Meskipun, sampai dengan saat ini, saya tidak mengerti siapa yang dimaksud dengan ahli hukum. Doktor hukum kah, hakim kah, pengacara kah, atau hafidz undang-undang?. Membingungkan, ketika ahli hukum pun mempunyai pendapat yang berbeda. Perbedaan itu rahmat dan justru memperkaya khazanah keilmuan, begitu kata orang bijak.

Tapi sudahlah, preambule diatas sudah keluar jauh dari track dengan judul pembetulan SPT dan benar-benar OOT. Mungkin karena kebingungan saya membulak-balik pasal 8 UU KUP.

UU KUP merupakan nama pendek dari nama lengkap Undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kalimat “sebagaimana diubah terakhir untuk menginformasikan bahwa UU no. 6 tahun 1983 ini telah beberapa kali diubah (bukan dicabut), yaitu dengan UU no. 9 tahun 1994, kemudian dengan UU no. 16 tahun 2000, kemudian dengan UU no. 28 tahun 2007, dan terakhir dengan UU No. 16 tahun 2009. Akibatnya, pertama-tama kita harus membaca UU versi terakhir, kalau tidak diatur, maka membaca UU sebelumnya, artinya UU lama tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan UU yang baru.

Nah loh, membaca judul UU saja sudah capek, boring dan ilfeel, apalagi membaca isinya. Makanya disingkat saja jadi UU KUP. Kita kembali ke pasal 8 UU KUP tentang pembetulan SPT. Tidak perlu melebar kemana-mana.

Yang namanya manusia pasti pernah salah, jadi kalau salah ya dibetulkan saja. Supaya kesalahan itu tidak dibuat secara sengaja, ya dikasih punishment seperti sanksi administrasi sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar . Gitu aja kok repot.

Kenyataannya menjadi repot karena ada beberapa kondisi. Pertama, tindakan pemeriksaan yang kondisi rilnya, saat surat pemberiahuan pemeriksaan pajak (SP3) disampaikan kepada WP, wakil WP, pegawai, atau anggota keluwarga yang telah dewasa dari WP,.

Jika WP belum diperiksa maka sanksi dari SPT Pembetulan adalah 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.

Sarana pembetulan pada kasus ini telah disediakan medianya, contohnya pada SPT Masa PPN dan PPh Pasal 21 ada baris atau kolom pembetulan. Kondisi pertama ini merupakan penyederhanaan dari UU lama, UU lama hanya memberi batasan 2 tahun. UU baru tidak ada batasan waktu 2 tahun, batasannya hanya tindakan pemeriksaan.

Kedua, penerbitan surat ketetapan pajak (SKP). Meskipun telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum diterbitkan SKP, maka sanksi administrasinya adalah 50% dari pajak yang kurang bayar.

Hal lain yang juga perlu digarisbawahi, pembetulan disini bukanlah pembetulan seperti sanksi 2% yang ada medianya di SPT tetapi harus dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT dan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang seharusnya terutang. Penting juga untuk diketahui, pada kasus ini pemeriksaan tetap dilanjutkan. Menariknya, dalam penjelasan ayat 5 sisebutkan bahwa apabila berdasar hasil pemeriksaan terbukti bahwa laporan pengungkapan tidak sesuai dengan dengan keadaan yang sebenarnya, atas ketidakbenaran pengungkapan tersebut dapat diterbitkan SKP.

Ketiga, penyidikan. Walaupun telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan, WP tetap diberikan kesempatan untuk mengungkapkan kesalahannya dengan sanksi administrasi berupa denda 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar dan terhadap WP tidak akan dilakukan penyidikan.

Keempat. Status SPT. SPT rugi dan SPT lebih bayar hanya dapat dilakukan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Kelima, jenis SPT. SPT pada pasal 8 merupakan semua jenis SPT. Kecuali untuk ayat 6, hanya mengatur pembetulan SPT tahunan, dimana WP masih bisa membetulkan SPT Tahunan atas SKP, SK Pembetulan, putusan banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan rugi fiskal dalam waktu 3 bulan setelah menerima SKP atau putusan banding.

Nah, jika masih mumet, baca saja pasal 8 UU KUP. Awalnya, saya berharap menyederhanakan pemahaman pasal 8. Kalau malah membingungkan ya, mohon maaf.

klasifikasi sanksi
Sekarang, saya ingin melihat dari sudut klasifikasi sanksi.
Pertama. Sanksi 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran (ayat 2). Ini dikenakan atas SPT pembetulan sebelum pemeriksaan. Pada UU KUP 2000 dalam jangka waktu 2 tahun dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan.

Kedua, sanksi 50% (ayat 5) dari pajak yang kurang dibayar. Ini dikenakan jika pembetulan dilakukan pada saat WP telah dilakukan pemeriksaan tetapi belum diterbitkan SKP.

Ketiga, sanksi 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar (ayat 3). Ini dikenakan jika telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s