jangka waktu pembatalan


Dalam penjelasan UU KUP disebutkan, bahwa berlandaskan unsur keadilan, Dirjen Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan SKP yang tidak benar, misalanya WP yang ditolak keberatannya karena tidak memenuhi syarat formal.

Andaikan permohonan pembatalan ditolak, WP tetap masih dapat mengajukan permohonan. Ini diatur dalam Pasal 21 Per-01/PJ.07/2007.
Berikut kutipannya, “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali atas keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan, kecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur) yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: