Deadline Perpajakan


Wajib Pajak perlu mengetahui kapan deadline bayar pajak dan kapan deadline lapor pajak supaya tidak terkena sanksi administrasi. Deadline tersebut diatur dalam 184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007. Jika deadline bertepatan dengan hari libur, cuti bersama, atau pemilu, maka diundur sampai hari kerja berikutnya. Berikut ini ringkasannya:

Pembayaran / Penyetoran Pajak

1. Tanggal 10

PPh Pasal 21

PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas

PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak

PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26

PPh pasal 4(2) Pemotong

PPh Pasal 15 Pemotong

2. Tanggal 15

PPh pasal 4(2) bayar sendiri

PPh Pasal 15 bayar sendir

PPh Pasal 25

PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah

3. saat pembayaran Bea Masuk

Ph Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

4. satu hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

5. hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.

6. tanggal 7

PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah

7. akhir Masa Pajak terakhir
Ph Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa

8. sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak
PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa

9. Akhir bulan bulan berikutnya:

PPN atau PPN dan PPnBM

Pelaporan

1. hari kerja terakhir minggu berikutnya.

PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2. Tanggal 14

PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara
PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah

3. Tanggal 20

Ph Pasal 4 ayat (2) Pemotong
PPh Pasal 4 ayat (2) dibayar sendiri
PPh Pasal 15 Pemotong
PPh Pasal 15 dibayar sendiri
PPh Pasal 21
PPh Pasal 23
PPh Pasal 25

PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas
Ph Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut
PPN atau PPN dan PPnBM
PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa
Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa

Bukan Penyetoran dan Bukan Pelaporan (Hah….apaan tuh…)

Akhir bulan setelah tahun kelender

Memberikan bukti potong PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: