Pembukuan Untuk Menghitung PPh


Untuk menghitung PPh terutang dengan adil, Wajib Pajak memerlukan pembukuan. Dalam pasal 28 ayat 1 UU KUP disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut (UU KUP pasal 1 angka 29). 

Dengan pembukuan Wajib Pajak bisa menghitung apakah usahanya laba atau rugi. PPh merupakan pajak yang adil karena ia hanya dikenakan jika Wajib Pajak mendapatkan laba (kecuali untuk penghasilan yang dikenakan PPh final). Bandingkan dengan Pajak kendaraan mobil yang tidak mengenal laba atau rugi.

Permasalahannya, untuk menyelenggarakan pembukuan,Wajib Pajak harus mengeluarkan biaya. Pembukuan menjadi tidak efisien jika biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelengarakan pembukuan lebih besar dibanding penghasilan Wajib Pajak.  Untuk mengatasi masalah ini, UU pajak memberikan kelonggaran bahwa untuk Wajib Pajak orang pribadi yang omsetnya dibawah Rp 4,8 M diperbolehkan untuk tidak menyelenggarakan pembukuan tetapi harus menyelenggarakan pencatatan.

Ada anggapan,  jika menyelenggarakan pembukuan, maka semua proses akuntansi harus dilakukan dengan sempurna. Dari bukti transaksi, jurnal, sampai ke laporan laba rugi dan neraca. Sedangkan pencatatan hanya mencatat jumlah omset. UU tidak mengatur pembukuan secara rinci karena pembukuan harus mengacu ke-misalnya Standar Akuntansi Keuangan kecuali UU mengatur tersendiri, misalnya tentang penyusutan, deductable expense yang kadang berbeda antara SAK dengan UU pajak. Sedangkan pencatatan diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Bentuk dan tata cara pembukuan tidak diatur secara rinci dalam UU KUP dan tidak diatur dalam aturan pelaksanaan. UU hanya memberikan gambaran umum tentang pembukuan, diantaranya diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas dalam metode penyusutan dan penilaian persediaan, sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Intinya, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain (Penjelasan UU KUP pasal 28 ayat 7)


3 responses to “Pembukuan Untuk Menghitung PPh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: