Penghapusan NPWP


NPWP secara definisi, nomor yang diberikan kepada WP  sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (UU No. 28/2007 pasal 1 angka 6). prakteknya NPWP juga sangat berguna untuk hal-hal diluar kewajiban perpajakan seperti mengajukan kredit ke bank, beberapa instansi baik pemerintah dan swasta terkadang meminta NPWP ketika akan melakukan suatu transaksi.

Bahkan sesuai UU PPh baru (UU No. 38 tahun 2008 pasal 25 ayat 8), pemilik NPWP akan mendapat insentif bebas fiskal luar negeri, sedangkan bagi yang tidak memiliki NPWP akan terkena disinsentif berupa pengenaan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi dari tarif UU, pengenaan PPh Pasal 23 dengan tarif 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23. So… kenapa Anda tetap berkeinginan berkeinginan menghapus NPWP?..

Mungkin ribet dengan kewajiban yang sifatnya admininstratif dan wasting time seperti harus melapor SPT Masa PPh Pasal 25 dan melapor SPT Tahunan PPh OP. perlu kiranya kita membaca 183/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, bahwa WP OP yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan dibawah PTKP dibawah PTKP tidak wajib lapor SPT PPh Pasal 25 dan SPT PPh Tahunan PPh OP dan bagi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas seperti karyawan hanya  wajib lapor SPT Tahunan PPh OP saja. enak kan!?..sudah tidak mempunyai kewajiban untuk lapor SPT dapat insntif pula!

Tentu saja, sangat manusiawi, jika mempunyai keinginan agar penghasilan Anda semakin hari semakin meningkat dan melebihi PTKP. manusiawi juga jika mempunyai keinginan mempunyai penghasilan tambahan selain menjadi karyawan saja. Nah.. akhirnya Anda wajib bayar PPh Pasal 25 dan lapor SPT Tahunan. Jika malas lapor tiap bulan, tenang saja…sesuai dengan Per Dirjen 22/PJ.2008 tanggal 21 Mei 2008, pemabayaran PPh pasal 25 yang dibayar di Bank dan telah divalidasi NTPN tidak perlu lapor, jika masih ribet juga tidak mau bulak balik ke bank setiap bulan, maka PPh pasal 25 tersebut dapat dibayar sekaligus jika omset nya <= Rp600 juta untuk OP dan <= Rp900 juta untuk badan dan utnuk daerah tertentu dalam setahun (184/PMK.03/2007 dan 182/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007).

Nah…mudah-mudahan, setelah penjelasan tersebut  Anda tidak jadi untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Apa?…masih ngotot ingin menghapus NPWP juga. OK.., OK…seeuai UU No. 28 tahun 2007 pasal 2 ayat , penghapusan NPWP dapat dilakukan apabila:

  • diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh WP dan/atau ahli warisnya apabila sudah tidak memenuhi syarat sujektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
  • WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha
  • WP BUT menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
  • dianggap perlu oleh Dirjen pajak untuk menghapuskan NPWP dari WP yang sudah tidak memenuhi syarat sujektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

 

Rujukan:

  1. UU No. 28/2007 pasal 2 ayat 6
  2. 20/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 pasal 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: