Perbedaan PMK21 dengan KMK542


Pasal 36 UU KUP merupakan salah satu sarana untuk menyelesaikan dispute antara WP dan fiskus. Pasal 36 ini kurang populer dibanding pasal 25 UU KUP. Berikut ini beberapa perbedaan aturan lama dan baru tentang pembatalan ini.

A. Persamaan:

  1. Karena kekhilafan WP atau bukan kesalahan WP
  2. Tertulis, bhs Indonesia, dan alasan

B. Perbedaan, sangat prinsip:

  1. KMK542/2000: Tidak lebih 3 bulan sejak terbit STP, SKPKB, SKPKBT kecuali keadaan diluar kekuasaan WP, PMK21/2008: WP telah melunasi pajak yg terutang
  2. KMK542/2000: Diselesaikan DJP 12 bulan , PMK21/2008: Diselesaikan  DJP 6 bulan

C. Perbedaan, tetapi tidak begitu prinsip:

  1. KMK542/2000: Kepada Dirjen Pajak melalui KPP, PMK21/2008: Disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar
  2. PMK21/2000: Tidak mengajukan  keberatan, PMK21/2008: Tidak diajukan keberatan, diajukan keberatan tetapi telah dicabut, keberatan tetapi tidak dipertimbangkan

D. Aturan Baru

 PMK21/2008: Satu permohonan untuk satu STP atau SKPKB/SKPKBT


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: