Mirip Tapi Beda


Dulu, kalau tidak salah dikenal Keberatan dan Peninjauan Kembali. Keberatan mengacu ke pasal 25 UU No. 6/1983 stdtd UU No. 16/2009 sedangkan Peninjauan Kembali mengacu ke pasal 16 dan pasal 36 UU No. 6/1983 stdtd UU No. 16/2009. Ketika disearch dengan keyword “peninjauan kembali” di UU No. 6/1983, UU No. 9/1994, dan di UU No. 16/2000 ternyata tidak ada. Mmmm…., berarti salah.

Istilah Keberatan dan Peninjauan Kembali begitu populer. Ketika itu, kalau SKP ya Keberatan, kalau STP ya Peninjauan Kembali. Itulah upaya WP jika terjadi perselisihan dengan fiskus (itulah yang saya dengar, mengenai dasar hukumnya, tidak tahu, wong namanya aja mendengar…., he.he..). Dalam SE-03/PJ.3/1994 huruf B angka 5 disebutkan bahwa Peninjauan Kembali itu ya… sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat 1 UU KUP 1983. Pada angka 5 nya disebutkan bahwa salah tulis, salah hitung atau kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang, ya… sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP 1983.Kalau Keberatan, jelas Pasal 25 UU KUP 1983.

Lalu kenapa istilah Peninjauan Kembali ada dalam keseharian administrasi perpajakan kita?. menarik sekali jika kita melihat beberapa surat Dirjen Pajak, istilah Peninjauan Kembali diberi tanda kutip (”…”), contohnya dalam S-429/PJ.331/2006 tanggal 6 Juni 2006 nomor IV.3 ditulis berikut: permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar (”Peninjauan Kembali”).

Dalam S-606/PJ.332/2006 butir 7.d. disebutkan bahwa : “Peninjauan Kembali” (PK) yang dipakai untuk permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, adalah tidak tepat mengingat istilah tersebut dipakai untuk upaya hukum yang ditempuh para pihak yang bersengketa terhadap suatu putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Pengadilan Pajak.

Mungkin…..kata-kata “permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak” terlalu panjang, sehingga banyak orang menyebutnya dengan Peninjauan Kembali.

Dalam UU KUP No. 28 tahun 2007, pengertian Peninjauan Kembali dalam UU KUP diterangkan dalam Pasal 1 butir 7 yaitu: putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak. Peninjauan Kembali merupakan hal yang baru dalam UU KUP mengingat dalam UU KUP sebelumnya baik UU No. 6/1983, UU No. 9/1994, dan UU No. 16/2000 tidak disebutkan.

  1. Dirjen Pajak dapat membetulkan skp, STP, SK Keberatan, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, atau SK Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Pembetulan ketetapan pajak dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana mestinya.
  3. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan artara fiskus dengan Wajib Pajak.

Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: