Saat Terutang Pajak


Salah satu satu yang mendasar bagi fiskus dan WP yang sering luput dari perhatian, adalah “kapan saat terutangnya pajak?”. permasalahan ini sering terlupakan dibanding kapan saat nya bayar dan saatnya lapor. Padahal timbulnya pajak yang harus dibayar itu karena  timbulnya utang pajak. Pengertian “saat terutang pajak” ini begitu krusial, karena pengenaan sanksi pun sering dihitung dari saat tarutang pajak.

Berikut ini saat terutangnya pajak sebagaimana diatur dalam PP 138/2000 pasal 8:

1.  PPh Pasal 21, 23, 26 ayat 1 dan 2: akhir bulan pembayaran atau terutangnya penghasilan, tergantung mana yang lebih dulu

2.  PPh Pasal 22 ayat 1: saat pembayaran, kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu

3.  PPN barang bergerak: saat barang tersebut diserahkan langsung kepada pembeli atau kepada pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli atau saat diserahkan kepada juru kirim

4. PPN barang tidak bergerak: saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai baik secara hukum maupun secara nyata

5. PPN barang tidak berwujud: mana yang terjadi lebih dahulu dari peristiwa berikut:

– saat dinyatakan sebagai piutang oleh PKP

– saat ditagih PKP

– saat diterimanya pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya

– saat ditandatangani kontrak jika ketiga faktor diatas tidak diketahui

6. PPN atas jasa: saat tersedianya fasilitas untuk dipakai secara nyata baik sebagian atau seluruhnya

7. PPN Impor: saat dimasukan ke dalam daerah pabean

8. PPN ekspor: saat dikeluarkan dari daerah pabean

9. PPN atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjual belikan atau persediannya yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan: mana yang lebih dulu:

– saat ditandatangai akta pembubaran perusahaan oleh notaris

– berakhirnya jangka waktu pendirian perseroan yang ditetapakan dalam anggaran dasar

– secara nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau bubar berdasarkan pemeriksaan atau dokumen yang ada

10. PPN atas merger, perubahan bentuk usaha, pemekaran, pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti perubahan kepemilikannya: saat disepakati atau ditetapkan dalam RUPS yang dituangkan dalam perjanjian. 

Rujukan:

PP 138/2000 pasal 8

PP 24/2002 pasal 13


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: