Kesamaan Bahasa


Jika bahasa Anda keliru tetapi dapat dipahami oleh orang lain tidak akan jadi masalah. sebaliknya jika bahasa Anda benar tetapi salah dipahami orang lain, akibatnya bisa fatal.

Kejadian ini pernah saya alami ketika mengikuti Sosialisasi UU PPh Baru dan Pemantapan Sunset Policy di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati. Karena belum pernah kesana, saya bertanya ke teman tentang lokasi KPP tersebut. Katanya kalo dari UKI naik ojeg aja. Untuk detailnya, ada di Jalan Dewi Sartika No. 189A. Ok. clear.

Pada tanggal 22 September 2008, saya turun di UKI, terus bilang sama tukang ojek mau ke kantor pajak Kramat Jati. Melesatlah saya dan tukang ojek tersebut ke arah perempatan Cililitan. Sesuai peta, di perempatan Cililitan, belok kanan karena disanalah jalan Dewi Sartika berada. Tetapi tukang ojek ini malah lurus menuju Jalan Bogor Raya. Loh..loh.., Mas, saya mau ke kantor pajak yang di Dewi Sartika. Berhentilah ojeg tersebut, dengan muka kesal si tukang ojeg ini bilang, “Mas bilang dong dari tadi kalo mau ke kantor pajak Dewi Sartika, kalau kantor pajak Kramat Jati itu adanya di dekat pasar kramat Jati”. nah loh…., setelah berdebat sebentar, saya sadar adanya perbedaan pemahaman. Tukang ojek itu memahami kantor pajak itu bukan berdasar nama KPP nya tetapi berdasar lokasinya, jadi KPP Kramat jati itu (menurut dia) berada di Kramat Jati. Kalo saja tidak lihat alamat detail nya mungkin sudah dibawa ke KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo yang ada di Kramat Jati.

Ternyata pemahaman yang ada di buku atau aturan sebenarnya bisa berbeda dengan bahasa sehari-hari. Pun demikian dengan pemahaman perpajakan, contohnya, pengertian pegawai tetap dalam perhitungan PPh Pasal 21. Banyak orang beranggapan bahwa seorang menjadi pegawai tetap itu jika sudah ada SK nya, tetapi dalam KEP-545/PJ.2000, pegawai tetap itu OP yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima/memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala tanpa melihaat adanya SK pegawai tetap atau tidak..

Contoh lainnya, Subjek Pajak (SP) Dalam Negeri (DN), ada yang beranggapan SPDN itu sama dengan WNI, padahal tidak ada kaitannya. Sesuai UU PPh pasal 2, SP itu ternyata lebih banyak berkaitan dengan keberadaan di Indonesia lebih =< 183 hari dalam JW 12 bulan atau tidak (untuk OP).

Contoh lainnya tentu masih banyak lagi.

Konflik (perbedaan pemahaman) saya dengan tukang ojek hanya berselang beberapa menit. Mungkinkah pemahaman yang berbeda dapat menjadi permasalahan yang berkepanjangan?, jawabannya Sangat mungkin. Perbedaan pemahaman antara fiskus dan WP tentang objek pajak atau bukan, metode perhitungan pajak, dan sebagainya bisa menguras banyak energi dari keberatan sampai banding ke Mahkamah Agung. Dengan semakin meluasnya peraturan pajak yang mudah diakses oleh berbagai pihak, mudah-mudahan perbedaan pemahaman antara fiskus dan WP semakin dapat diminimalkan. Amin.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: