Aturan Penyusutan Disesuaikan


Wajib pajak kini dapat menentukan sendiri masa manfaat dari aktiva berwujud selain bangunan sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam rangka keperluan penyusutan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak tertanggal 2 Oktober 2009 No. PER-55/PJ/2009 tentang Tatacara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat Yang Sesungguhnya Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

Kebijakan tersebut hanya berlaku apabila WP dapat menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya dari suatu harta berwujud bukan bangunan, tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok 3 (masa manfaat 16 tahun).

“WP harus mengajukan permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan tersebut sesuai dengan masa manfaat sesungguhnya kepada Dirjen Pajak melalui Kepala Kanwil Ditjen Pajak yang membawahi KPP tempat WP yang bersangkutan terdaftar.

Sumber : Bisnis Indonesia

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009

2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-55/PJ/2009 tanggal 2 Oktober 2009

Pendapat pribadi:

Sebelum adanya aturan ini, Wajib Pajak mempunyai opsi terbatas dalam menghitung masa manfaat penyusutan, yaitu bangunan dan bukan bangunan. Bangunan ditentukan secara jelas dalam UU. yaitu dibagi kedalam permanen (20 tahun, tarif 5%, metode garis lurus) dan bukan permanen (10 tahun, tarif 10%, metode  garis lurus).  Bukan bangunan dikelompokan kedalam 4 kelompok yaitu:

Kelompok I: 4 tahun, tarif 25% garis lurus (GL) atau 50% saldo menurun (SM)

Kelompok II: 8 tahun, tarif 12,5% GL, 25%SM

Kelompok III: 16 tahun, tarif 6,25% GL, 12,5%SM

Kelompok IV: 20 tahun, tarif 5%, GL 10%SM

Suka tidak suka, Wajib Pajak harus mengelompokan aktiva tetap kedalam kelompok tersebut ketika menghitung penyusutan fiskal.  Dengan adanya aturan baru, Wajib Pajak memiliki lebih banyak pilihan ketika menyusutkan aktiva tetap.

Kenapa penyusutan harus diatur dalam Undang-undang perpajakan, bukankah semua metode penyusutan akan menghasilkan jumlah yang sama jika dilihat secara kumulatif?.

1. karena kompensasi kerugian dibatasi selama 5 tahun. Dengan demikian aturan ini menjadi WP tidak bisa memindahkan kerugian

2. Lebih memberikan kepastian hukum.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: