Pembahasan Akhir Jika WP Tidak Setuju


Berikut ini aturan tentang pembahasan akhir, jika WP tidak setuju:

1.  UU KUP Pasal 25 ayat 3a:

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

2.  Penjelasan pasal 25 ayat 3a:

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan

Aturan bahwa WP harus melunasi terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang berdasar perhitungan WP ada pada UU KUP baru yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010. Aturan sebelumnya WP harus melumasi jumlah PPh sebesar 50% dari SKP.

3. PER – 19/PJ/2008

a. Pasal 14

(3)  Wajib Pajak dapat memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk :  

  1. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; atau
  2. Surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.
(4) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib Pajak berhak hadir untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

Respon WP dari SPHP ada dua. Pertama menyetujui dengan menandatangani lembar penyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Kedua, menyanggah denagn membuat surat sanggahan. Perlu digarisbawahi bahwa surat sanggahan tersebut harus dalam jangka 7 hari sejak diterimanya SPHP oleh WP.

kalimat Sejak diterimanya saya boldkan utnuk menekankan bahwa \:

1. “sejak” bukan “setelah”. “Setelah” berbeda dengan “sejak”

2. Diterima bukan tanggal SPHP dibuat.

b. Pasal 16

(1)  Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dengan menyampaikan surat sanggahan yang disertai dengan alasan serta hadir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4). Pemeriksa Pajak harus melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
(2)  Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak dapat didampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa.
(3)  Hasil pembahasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk membuat Risalah Pembahasan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak.
(4) Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat dalam Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembahasan oleh tim pembahas, Risalah Pembahasan tersebut digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir.

permohonan pembahasan oleh tim pembahas, saya bold kan untuk menekankan bawah sebenarnya ada jalur yang lebih mudah bagi WP merasa masih ada dispute dengan pemeriksa. Diharapkan dengan adanya tim pembahas ini, pemeriksaan menjadi lebih objektif.

c. Pasal 20

(1)  Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan dengan menyampaikan surat sanggahan yang disertai dengan alasan, namun tidak hadir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4). Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan serta Risalah Pembahasan.
(2)  Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan memperhatikan surat sanggahan yang disertai dengan alasan dan digunakan oleh pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat dan menandatangani Ihtisar Hasil Pembahasan Akhir.

pasal 20 ayat 2 saya garisbawahi untuk menekankan bahwa Risalah Pembahasan Akhir berisi perhitungan fiskus dan WP. Pasal 20 ayat 2 ini menjadi penting karena disinilah ditentukannya berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak jika WP mengajukan keberatan. Seperti yang telah telah ditulis sebelumnya bahwa jumlah pajak  yang harus dibayar oleh WP jika mengajukan keberatan adalah sebesar jumlah yang disetujui dalam pembahasan akhir.

d. Pasal 21

 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat dan menandatangani Berita Acara Ketidakhadiram Wajib Pajak Dalam Rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Wajib Pajak dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 21 ini menjadi begitu krusial dan signifikan karena bisa-bisa WP yang keberatan harus membayar jumlah pajak dalam SKP bukan berdasar hasil perhitungan WP.


One response to “Pembahasan Akhir Jika WP Tidak Setuju

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: