pph keluarga


UU PPh memandang suami isteri dan anak sebagai satu kesatuan dan pemenuhan pajaknya diwakili oleh kepala keluarga yaitu oleh sang ayah. Aturan tentang hal ini dapat dilihat pada pasal 8 UU PPh.

Karena kewajiban pajak anak dan isteri diwakili oleh suami maka anak dan isteri tidak perlu memiliki NPWP, meski demikian tidak ada larangan bagi anak dan isteri untuk memiliki NPWP sendiri. Isteri dan anak terkadang memerlukan NPWP misalnya supaya tidak dikenakan tarif yang lebih tinggi ketika bertransaksi dan untuk keperluan yang sifatnya administratif seperti untuk pengajuan kredit, dsb.

Karena pemenuhan kewajiban pajaknya bisa dilakukan sendiri maka NPWP anak dan isteri sama dengan NPWP suami. Yang membedakannya adalah 3 digit terakhir, dimana untuk anak dan isteri dimulai dari angka 999. Contohnya NPWP isteri 999, kemudian anak pertama 998, anak kedua 997, dan seterusnya.

Urutan penomoran 3 digit terakhir pada anak dan isteri hampir sama dengan penomoran NPWP pada perusahaan yang memiliki banyak cabang. NPWP perusahaan kantor pusat memiliki digit terakhir 000. Sedangkan NPWP cabang memiliki digit terakhir 001, cabang kedua 002, dan seterusnya. Aturan ini ada pada pasal 5 Per Dirjen PER-51/PJ/2008.

Dalam UU KUP (pasalnya saya lupa) disebutkan bahwa isteri dapat melakukan pemenuhan kewajiban pajak sendiri. Sekilas ada perbedaan antara UU PPh dan UU KUP. Dimana UU PPh mengatakan bahwa kewajiban pajak suami, anak dan isteri diwakili oleh suami, sedangkan pada UU KUP mengatakan bahwa isteri dapat memenuhi kewajiban pajak yang terpisah dari suami. Atas hal ini saya belum memahaminya. Apa yang ditulis berikut ini hanya merupakan tafsir dari diskusi dengan beberapa teman yang mungkin keliru.

Kewajiban pemenuhan kewajiban pajak isteri dikatakan dilakukan sendiri jika memiliki NPWP yang berbeda dengan NPWP suami. Dengan demikian isteri tersebut harus membayar dan melapor pajaknya sendiri. Jika NPWP isteri sama dengan NPWP suami maka ia tidak perlu bayar dan lapor karena kewajiban pajaknya telah diwakili oleh suami.

Kiranya bisa kita simpulkan, keuntungan jika kewajiban pajak diwakili suami maka isteri tidak perlu repot2 lagi mengurus kewajiban pajak sendiri. Kerugiannya, kemungkinan membayar PPh lebih tinggi karena adanya tarif progresif.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: