PROSEDUR PENYELESAIAN KEBERATAN


Tulisan ini merupakan salinan dari SE-11/PJ/2014 yang saya edit supaya ga pusing bacanya..

1. Pengiriman Surat Permintaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen ke KPP

1.1. Tim Peneliti Keberatan membuat surat permintaan data, informasi, dan/atau dokumen ke KPP dan mengirimkannya paling lama:
5 (lima) hari kerja setelah berkas keberatan diterima lengkap; atau
3 (tiga) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan bukti sebagai wakil Wajib Pajak.
Tim Peneliti Keberatan membuat pemberitahuan penerimaan data, informasi, dan/atau dokumen
secara tertulis kepada Kepala KPP yang mengirimkan data, informasi, dan/atau dokumen paling lama
5 (lima) hari kerja setelah data, informasi, dan/atau dokumen diterima.
2. Analisis Sengketa terhadap Berkas Keberatan
Tim Peneliti Keberatan melakukan analisis sengketa terhadap berkas keberatan.
Hasil analisis sengketa Tim Peneliti Keberatan dituangkan dalam bentuk matrik .
Matrik sengketa keberatan dibuat oleh Tim Peneliti Keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data, informasi, dan/atau dokumen dari KPP diterima
3. Peminjaman Buku, Catatan, Data, Informasi, Permintaan Keterangan atau Bukti kepada Wajib Pajak, Peninjauan Tempat Wajib Pajak Termasuk Tempat Lain yang Diperlukan, Pembahasan dan Klarifikasi dengan Wajib Pajak
Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:
1. Meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada
Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat  permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi.
Tim Peneliti Keberatan meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk
hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan
melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi

Wajib Pajak harus memenuhi permintaan peminjaman paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dikirim.

Apabila sampai dengan jangka waktu berakhir dan setelah dilakukan pengecekan kelengkapan atas berkas yang diserahkan  Wajib Pajak tersebut diketahui bahwa Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan informasi, maka Tim Peneliti Keberatan membuat surat
permintaan peminjaman yang kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Wajib Pajak harus memenuhi permintaan peminjamanpaling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman yang kedua dikirim.

Dalam hal masih diperlukan, maka Tim Peneliti Keberatan dapat membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi tambahan dengan.
Wajib Pajak harus memenuhi permintaan peminjaman dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi tambahan.
Surat permintaan peminjaman disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung dengan bukti
penerimaan dari Wajib Pajak, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Dalam hal sampai dengan batas akhir pemenuhan permintaan peminjaman, Wajib Pajak
tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman, Tim Peneliti Keberatan:
membuat berita acara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam surat permintaan peminjaman dan tetap memproses sesuai data yang ada dan/atau diterima.
Apabila Wajib Pajak tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak saat
keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan pajak, Tim Peneliti Keberatan tetap
memproses sesuai data yang ada atau diterima dan membuat berita acara dengan menggunakan.
2. Meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan
melalui penyampaian surat permintaan keterangan.
Tim Peneliti Keberatan dapat meminta keterangan secara tertulis terkait dengan materi
yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan.
Wajib Pajak harus memenuhi permintaan keterangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan keterangan dikirim.
Apabila sampai dengan jangka waktu berakhir, Wajib Pajak tidak memberikan keterangan, maka Tim Peneliti Keberatan membuat surat permintaan keterangan yang kedua paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah jangka waktu berakhir.
Wajib Pajak harus memenuhi permintaan keterangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan keterangan dikirim.
Dalam hal masih diperlukan, maka Tim Peneliti Keberatan dapat membuat surat
permintaan keterangan tambahan.
Wajib Pajak harus memenuhi permintaan keterangan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan keterangan tambahan.
Surat permintaan keterangan dikirim kepada Wajib Pajak secara langsung dengan bukti penerimaan
dari Wajib Pajak, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa
ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Dalam hal sampai dengan batas akhir pemenuhan permintaan keterangan, Wajib Pajak
tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan keterangan,
Tim Peneliti Keberatan:
membuat berita acara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam surat permintaan keterangan dan tetap memproses sesuai keterangan yang ada dan/atau diterima.
Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk
melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan sebelum Surat Pemberitahuan Untuk
Hadir disampaikan, Tim Peneliti Keberatan dapat mempertimbangkan alasan tambahan
atau penjelasan tertulis Wajib Pajak tersebut dalam memproses penyelesaian keberatan.
3. Meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan.
Apabila diperlukan, kepala unit pelaksana penelitian keberatan atas nama Direktur Jenderal
Pajak dapat menugaskan Tim Peneliti Keberatan untuk meninjau tempat Wajib Pajak
termasuk tempat lain yang diperlukan dengan menerbitkan Surat Tugas Peninjauan
Lapangan dalam rangka Penelitian Keberatan.
Sebelum melaksanakan peninjauan lapangan, Tim Peneliti Keberatan mengirimkan Surat
Pemberitahuan Peninjauan Lapangan dalam rangka Penelitian Keberatan.
Tim Peneliti Keberatan menuangkan hasil peninjauan lapangan dalam Laporan Hasil
Peninjauan Lapangan dalam rangka Penelitian Keberatan dengan menggunakan formulir.
4. Melakukan pembahasan dan klarifikasi mengenai hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak.
Kepala unit pelaksana penelitian keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembahasan dan klarifikasi mengenai hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan.
Tim Peneliti Keberatan membuat surat panggilan untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
Surat Panggilan  disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
Surat panggilan  disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung dengan bukti penerimaan dari Wajib Pajak, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Tim Peneliti Keberatan menuangkan hasil pembahasan dan klarifikasi dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan
4. Permintaan Keterangan atau Bukti terkait dengan Materi yang Disengketakan Kepada Pihak Ketiga yang Mempunyai Hubungan dengan Wajib Pajak
Apabila diperlukan keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak, kepala unit pelaksana penelitian keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, melalui penyampaian surat permintaan keterangan atau bukti.
Tim Peneliti Keberatan membuat surat permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
Surat permintaan keterangan atau bukti s disampaikan kepada pihak ketiga secara langsung dengan bukti penerimaan pihak ketiga yang berwenang, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Dalam hal pihak ketiga terikat oleh kewajiban merahasiakan, termasuk kerahasiaan bank, Tim Peneliti Keberatan meminta peniadaan kerahasiaan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Dalam hal permintaan keterangan atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak belum dijawab, keberatan tetap diproses sesuai data yang ada.
5. Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Pajak dengan Pemeriksa, Tim Quality Assurance Pemeriksaan, Account Representative, atau Pihak Lain yang Terkait di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Kepala unit pelaksana penelitian keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pembahasan dan klarifikasi mengenai hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Pemeriksa, Tim Quality Assurance Pemeriksaan, Account Representative, atau pihak lain yang terkait di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak melalui penyampaian surat panggilan.
Tim Peneliti Keberatan membuat surat panggilan untuk melakukan pembahasan dan klarifikasi mengenai sengketa perpajakan.
Surat panggilan s disampaikan kepada Pemeriksa, Tim Quality Assurance Pemeriksaan, Account Representative, atau pihak lain yang terkait di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak secara langsung dengan bukti penerimaan dari KPP/unit kerja terkait, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Tim Peneliti Keberatan menuangkan hasil pembahasan dan klarifikasi dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.
6. Permintaan untuk Melakukan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam rangka Penyelesaian Keberatan
Kepala unit pelaksana penelitian keberatan dapat menugaskan/meminta unit terkait untuk melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penyelesaian keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan dengan surat permintaan melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam proses keberatan.
Permintaan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penyelesaian keberatan dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu dan tahapan pemeriksaan tujuan lain serta jangka waktu dan tahapan penyelesaian keberatan.
7. Pembahasan Keberatan
Sebelum Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) diterbitkan, Tim Peneliti Keberatan melakukan penelitian pemenuhan kriteria untuk dilakukan pembahasan terhadap hasil penelitian atas pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Apabila hasil penelitian pemenuhan kriteria memenuhi kriteria untuk dilakukan pembahasan, Tim Peneliti Keberatan mengusulkan kepada kepala unit pelaksana penelitian keberatan untuk dibentuk Tim Pembahas Keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Tim Pembahas Keberatan bersama dengan Tim Peneliti Keberatan melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian keberatan.
Tim Pembahas Keberatan menyusun Notula Rapat Pembahasan dan menyampaikan kepada kepala unit pelaksana penelitian keberatan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan keberatan Wajib Pajak
8. Penelitian Keberatan Wajib Pajak yang juga Mengajukan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure)
Tim Peneliti Keberatan melakukan penelitian apakah terdapat pemberitahuan dari Direktorat Peraturan Perpajakan II bahwa Wajib Pajak yang mengajukan keberatan juga sedang dalam proses pelaksanaan Mutual Agreement Procedure (MAP).
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan mengajukan MAP secara bersamaan namun Persetujuan Bersama belum diperoleh pada saat Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, maka temuan pemeriksaan dalam surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan dan diajukan MAP tetap dipertahankan dalam Surat Keputusan Keberatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan mengajukan permintaan pelaksanaan MAP secara bersamaan dan pelaksanaan MAP tersebut menghasilkan Persetujuan Bersama sebelum Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, Persetujuan Bersama diperhitungkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
9. Pembuatan Kertas Kerja Penelitian dan Laporan Penelitian Keberatan
Tim Peneliti Keberatan melakukan penelitian atas buku, catatan, data, dan informasi serta keterangan yang terkait dengan keberatan Wajib Pajak.
Berdasarkan hasil penelitian, Tim Peneliti Keberatan membuat Kertas Kerja Penelitian Keberatan hanya apabila terjadi perbedaan penghitungan angka antara Pemeriksa dan Tim Peneliti Keberatan.
Dalam rangka pengujian Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP dan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, maka Tim Peneliti Keberatan membuat Kertas Kerja Penelitian Alur Dokumen yang isinya mengenai:
rincian dokumen yang diminta oleh Pemeriksa;
rincian dokumen yang diberikan maupun yang tidak diberikan oleh Wajib Pajak kepada Pemeriksa; rincian dokumen yang diminta oleh Tim Peneliti Keberatan;
rincian dokumen yang diberikan maupun yang tidak diberikan oleh Wajib Pajak kepada Tim Peneliti Keberatan; dan
dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan dokumen, Tim Peneliti Keberatan memberikan keterangan atas tidak diberikannya dokumen oleh Wajib Pajak;
Dalam hal sengketa keberatan Wajib Pajak hanya bersifat yuridis maka Kertas Kerja Penelitian Alur Dokumen dapat tidak dibuat.
Tim Peneliti Keberatan membuat Laporan Penelitian Keberatan.
Tim Peneliti Keberatan meneliti kembali pencantuman data, meneliti kembali penulisan, dan meneliti kembali penghitungan dalam Laporan Penelitian Keberatan sebelum disampaikan kepada kepala unit pelaksana penelitian keberatan.
10. Penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, kepala unit pelaksana penelitian keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) yang dilampiri dengan:
pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
Tim Peneliti Keberatan membuat SPUH beserta lampirannya,
 SPUH beserta lampirannya disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung dengan bukti penerimaan dari Wajib Pajak, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Wajib Pajak diberi kesempatan untuk menanggapi secara tertulis sesuai formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan yang dilampirkan dalam SPUH disertai buku, catatan, data, atau informasi yang mendukung uraian dalam tanggapan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal SPUH dikirim.
Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang disampaikan kepada Wajib Pajak melalui SPUH tidak bersifat final.
Dalam hal Wajib Pajak menggunakan hak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak, Tim Peneliti Keberatan membuat berita acara dengan menggunakan formulir sebagai berikut:
Berita Acara Kehadiran dan Pemberian Keterangan Tertulis; atau
Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak tetapi Tidak Memberikan Keterangan Tertulis; atau
Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Memberikan Keterangan tetapi Tidak Bersedia Tanda Tangan.
Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak, Tim Peneliti Keberatan membuat berita acara dengan menggunakan formulir:
Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Tidak Memberikan Keterangan Tertulis; atau
 Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis
Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir, proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
11. Penerbitan Surat Tugas Pengganti
Dalam hal terjadi pergantian/perubahan susunan Tim Peneliti Keberatan pada unit pelaksana penelitian keberatan, maka kepala unit pelaksana penelitian keberatan menugaskan pegawai yang berwenang untuk melanjutkan penelitian keberatan dengan menerbitkan Surat Tugas pengganti.
Surat Tugas pengganti dibuat oleh petugas yang ditunjuk pada unit pelaksana penelitian keberatan.
12. Penerbitan dan Pengiriman Surat Keputusan Keberatan
Kepala unit pelaksana penelitian keberatan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan.
Tim Peneliti Keberatan membuat Surat Keputusan Keberatan 3 dengan peruntukan sebagai berikut:
Asli untuk unit pelaksana penelitian keberatan;
Salinan untuk Wajib Pajak, KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan Direktur Jenderal Pajak
Tim Peneliti Keberatan meneliti kembali pencantuman data, meneliti kembali penulisan, dan meneliti kembali penghitungan dalam Surat Keputusan Keberatan sebelum disampaikan kepada kepala unit pelaksana penelitian keberatan.
Pengiriman Surat Keputusan Keberatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan.
Dalam hal jangka waktu 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada butir 12.3 melebihi batas akhir penyelesaian keberatan, maka pengiriman Surat Keputusan Keberatan paling lambat pada tanggal batas akhir penyelesaian keberatan tersebut.
Pengiriman Surat Keputusan Keberatan dilakukan dengan cara:
Disampaikan secara langsung dengan bukti tanda terima dari Wajib Pajak;
Melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Salinan Surat Keputusan Keberatan untuk KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dikirimkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan Keberatan diterbitkan
13. Pemberian Jawaban atas Pencabutan Surat Pengajuan Keberatan
Tim Peneliti Keberatan menerima permohonan pencabutan keberatan.
Tim Peneliti Keberatan melakukan penelitian pemenuhan persyaratan surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan.
Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, Tim Peneliti Keberatan mengembalikan permohonan tersebut dengan menggunakan formulir
Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, Tim Peneliti Keberatan melanjutkan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Pencabutan Pengajuan Keberatan.
Laporan dilampiri dengan surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan.
Tim Peneliti Keberatan membuat surat jawaban sehubungan dengan permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagai berikut:
Surat Persetujuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan; atau
Surat Penolakan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan.
Surat  dibuat dan disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan diterima oleh unit pelaksana penelitian keberatan.
Terhadap permohonan pencabutan keberatan yang disetujui, tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan.
Terhadap permohonan pencabutan keberatan yang ditolak, Tim Peneliti Keberatan tetap memproses keberatan Wajib Pajak.
Unit pelaksana peneliti keberatan menyampaikan fotokopi surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan, fotokopi surat persetujuan permohonan pencabutan pengajuan keberatan atau surat penolakan permohonan pencabutan pengajuan keberatan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, untuk diadministrasikan dan diarsipkan oleh petugas Seksi Pelayanan.
14. Penyimpanan dan Pengembalian Dokumen
Buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy yang dipinjam dalam rangka penelitian keberatan dikembalikan setelah Surat Keputusan Keberatan dikirimkan.
Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Keputusan Keberatan dikirimkan, Wajib Pajak tidak mengambil buku, catatan, dan data yang telah dipinjamkan selama proses keberatan, Tim Peneliti Keberatan membuat surat pemberitahuan pengambilan berkas oleh Wajib Pajak.
Buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy yang menjadi dasar koreksi dan/atau perbedaan lain antara Wajib Pajak dengan Tim Peneliti Keberatan difotokopi dan diarsipkan bersama dengan Kertas Kerja Penelitian Keberatan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kertas Kerja Penelitian Keberatan.
15. Pengiriman Data Baru atau Data yang Semula Belum Terungkap dalam Proses Pemeriksaan
Apabila dalam proses keberatan ditemukan data baru termasuk data yang semula belum terungkap dalam proses pemeriksaan dan tidak berhubungan dengan sengketa perpajakan, Tim Peneliti Keberatan mengirimkan data tersebut ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang bersangkutan untuk ditindak lanjuti sebagai Alat Keterangan (Alket).
16. Konfirmasi Penerimaan Surat Keputusan Keberatan
Unit pelaksana penelitian keberatan melakukan konfirmasi penerimaan Surat Keputusan Keberatan kepada KPP terkait.
Unit pelaksana penelitian keberatan mengirimkan Lembar Konfirmasi ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
KPP mengirimkan kembali Lembar Konfirmasi tersebut di atas kepada unit pelaksana penelitian keberatan paling lama 5 (lima) hari setelah Lembar Konfirmasi diterima.
Permintaan Keterangan Wajib Pajak dalam rangka Pengajuan Banding
Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan.
Kepala unit pelaksana peneliti keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan tanggapan atas permintaan keterangan Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan permohonan banding. Tim Peneliti Keberatan membuat surat tanggapan atas permintaan keterangan Wajib Pajak dalam rangka pengajuan banding dan menyampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan permintaan keterangan Wajib Pajak dalam rangka pengajuan banding dan/atau dengan mempertimbangkan batas waktu pengajuan banding Wajib Pajak.
18. Lain-Lain
Ilustrasi penghitungan jangka waktu Surat Keputusan Keberatan diterbitkan pada hari Senin tanggal 4 November 2013
maka
pengiriman Surat Keputusan Keberatan paling lambat pada hari Rabu tanggal 6 November 2013.
Apabila jatuh tempo keberatan pada hari Selasa tanggal 5 November 2013, maka pengiriman Surat keputusan Keberatan paling lambat tanggal 5 November 2013.

Format Surat, BA, dll di Pengajuan Keberatan


Format surat, BA, dll dikutip dari 9/PMK.03/2013

  1. Pengajuan Keberatan (Lampiran I)
  2. Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan (Lampiran II)
  3. Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan (Lampiran III)
  4. Persetujuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan (Lampiran IV)
  5. Penolakan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan (Lampiran IV)
  6. Panggilan Dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan (Lampiran V)
  7. Permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi (Lampiran VI)
  8. Permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi kedua (Lampiran VI)
  9. Permintaan peminjaman tambahan buku, catatan, data, dan informasi (Lampiran VI)
  10. Permintaan keterangan (Lampiran VI)
  11. Permintaan keterangan kedua (Lampiran VI)
  12. Permintaan keterangan tambahan (Lampiran VI)
  13. Berita Acara Tidak Memenuhi Sebagian/Seluruhnya Permintaan Peminjaman Dan/Atau Permintaan Keterangan (Lampiran VII)
  14. Berita Acara Pembahasan Dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan (Lampiran VIII)
  15. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (Lampiran IX)
  16. Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan (Lampiran IX)
  17. Format Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan  (Lampiran IX)
  18. Berita Acara Kehadiran Dan Pemberian Keterangan Tertulis (Lampiran X)
  19. Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Tetapi Tidak Memberikan Keterangan Tertulis (Lampiran X)
  20. Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak Memberikan Keterangan Tetapi Tidak Bersedia Tanda Tangan (Lampiran X)
  21. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dan Tidak Memberikan Keterangan Tertulis  (Lampiran XI)
  22. Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak Dan Memberikan Keterangan Tertulis (Lampiran XI)
  23. Format Surat Keputusan Keberatan Untuk Pajak Penghasilan Badan Dan Orang Pribadi  Tetapi Tidak Memberikan Keterangan Tertulis (Lampiran XII)
  24. Format Surat Keputusan Keberatan Untuk Pajak Penghasilan Pemotongan Dan Pemungutan (Lampiran XII)
  25. Format Surat Keputusan Keberatan Untuk Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas
    Barang Mewah (Lampiran XII)
  26. Format Surat Keputusan Keberatan Untuk Pemotongan Atau Pemungutan Oleh Pihak Ketiga (Lampiran XII)

Surat di Prosedur Keberatan


  1. Lampiran II.1: Surat Tugas
  2. Lampiran III.13: Surat Tugas (Pengganti)
  3. Lampiran I.1: Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Disampaikan Tidak pada Tempatnya
  4. Lampiran I.5:Surat Permintaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen
  5. Lampiran I.6: Surat Pemberitahuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan
    Disampaikan Tidak pada Tempatnya
  6. Lampiran II.2: Surat Penerusan Berkas Keberatan
  7. Lampiran II.3: Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Keberatan
  8. Lampiran II.4: Surat Permintaan Bukti Sebagai Wakil Wajib Pajak
  9. Lampiran III.2: Surat Pemberitahuan Penerimaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen
  10. Lampiran III.4: Surat Tugas Peninjauan Lapangan dalam Rangka Penelitian Keberatan
  11. Lampiran III.5: Surat Pemberitahuan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Penelitian Keberatan
  12. Lampiran III.7: Surat Permintaan Keterangan atau Bukti
  13. Lampiran III.8: Undangan Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan
  14. Lampiran III.14: Surat Pemberitahuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan Tidak
    Memenuhi Persyaratan

Dari data diatas, Surat ke Wajib Pajak,

  1. Lampiran I.1: Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Disampaikan Tidak pada Tempatnya
  2. Lampiran I.5:Surat Permintaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen
  3. Lampiran I.6: Surat Pemberitahuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan
    Disampaikan Tidak pada Tempatnya
  4. Lampiran II.3: Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Keberatan
  5. Lampiran II.4: Surat Permintaan Bukti Sebagai Wakil Wajib Pajak
  6. Lampiran III.2: Surat Pemberitahuan Penerimaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen
  7. Lampiran III.4: Surat Tugas Peninjauan Lapangan dalam Rangka Penelitian Keberatan
  8. Lampiran III.5: Surat Pemberitahuan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Penelitian Keberatan
  9. Lampiran III.7: Surat Permintaan Keterangan atau Bukti
  10. Lampiran III.8: Undangan Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan
  11. Lampiran III.14: Surat Pemberitahuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan Tidak
    Memenuhi Persyaratan

Form Keberatan


Lampiran I.1: Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Disampaikan Tidak pada Tempatnya

Lampiran I.2: Daftar Dokumen Lampiran Surat Keberatan

Lampiran I.3: Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan
Lampiran I.4: Lembar Isian Kelengkapan Berkas yang akan Dikirimkan Ke Unit Pelaksana
Penelitian Keberatan
Lampiran I.5:Surat Permintaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen
Lampiran I.6: Surat Pemberitahuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan
Disampaikan Tidak pada Tempatnya
Lampiran I.7:Laporan Pengiriman Berkas Keberatan dan Non Keberatan
Lampiran II.1: Surat Tugas
Lampiran II.2: Surat Penerusan Berkas Keberatan
Lampiran II.3: Surat Permintaan Kelengkapan Berkas Keberatan
Lampiran II.4: Surat Permintaan Bukti Sebagai Wakil Wajib Pajak
Lampiran II.5: Lembar Penelitian Pemenuhan Persyaratan Surat Keberatan
Lampiran III.1: Surat Permintaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen
Lampiran III.2: Surat Pemberitahuan Penerimaan Data, Informasi, dan/atau Dokumen
Lampiran III.3: Matrik Sengketa Keberatan
Lampiran III.4: Surat Tugas Peninjauan Lapangan dalam Rangka Penelitian Keberatan
Lampiran III.5: Surat Pemberitahuan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Penelitian Keberatan
Lampiran III.6: Laporan Hasil Peninjauan Lapangan dalam rangka Penelitian Keberatan
Lampiran III.7: Surat Permintaan Keterangan atau Bukti
Lampiran III.8: Undangan Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan
Lampiran III.9: Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan
Lampiran III.10: Kertas Kerja Penelitian Keberatan
Lampiran III.11: Kertas Kerja Penelitian Keberatan (Alur Dokumen Dalam Proses Keberatan)
Lampiran III.12: Laporan Penelitian Keberatan
Lampiran III.13: Surat Tugas (Pengganti)
Lampiran III.14: Surat Pemberitahuan Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan Tidak
Memenuhi Persyaratan
Lampiran III.15: Laporan Penelitian Pencabutan Pengajuan Keberatan
Lampiran III.16: Pengiriman Data Baru atau Data yang Semula Belum Terungkap Dalam Proses
Pemeriksaan
Lampiran III.17: Lembar Konfirmasi Penerimaan Surat Keputusan

lebih dekat dengan pasal 36(1a) KUP


kita kutip pasal 36 ayat 1 nya, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: (a). mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Coba kita baca lagi.. Dijend Pajak karena

  • jabatan atau
  • atas permohonan Wajib Pajak dapat: (a).
    • mengurangkan atau
    • menghapuskan sanksi administrasi berupa
      • bunga,
      • denda, dan
      • kenaikan
  • yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
    • kekhilafan Wajib Pajak atau
    • bukan karena kesalahannya.

Jadi kewenangan dirjen pajak untuk melakukan pengurangan/penghapusan itu bisa karena 2 sebab, jabatan dan permohonan Wajib Pajak. Beda kan dengan keberatan (pasal 25 KUP). Yang namanya keberatan pasti karena permohonan Wajib Pajak.

Yang dikurangi/dihapus adalah sanksi administrasi, jadi bukan pokok pajaknya. Kalau tidak setuju dengan pokok pajak, sarananya bukan pasal 36(1a) KUP. Sanksi administrasi disini adalah bunga, denda dan kenaikan. Loh semua sanksi administrasi bisa dong… tidak juga, sanksi administrasi berupa

  • denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan pasal 25 (9) dan
  • 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan (pasal  27(5d)) KUP 

tidak bisa diajukan pengurangan/penghapusan dengan pasal 36(1a) KUP.

Pasal 36(1a) KUP ini sudah benar (secara peraturan berdasarkan penafsiran umum baik versi fiskus maupun Wajib Pajak). Namun Wajib Pajak mengingnkan dikurangi/dihapus karena:

  • kekhilafan Wajib Pajak atau
  • bukan karena kesalahannya

Tafsir khilap dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak tidak didefinisikan secara tertulis. karena beda daerah, beda zaman bisa beda penafsiran. Pada tahun 2015, Dirjen Pajak membuat terobosan dengan menerbitkan peraturan PMK 91 yang dikenal dengan Reinventing Policy yang membebaskan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT (pasal 7 KUP), pembetulan (pasal 8 ayat 2 dan 2a) dan keterlambatan penyetoran (Pasal 9 ayat 2a dan 2b). Pada surat internal berikutnya bahkan atas pasal 14(4) atas SPT yang dilakukan pada tahun 2015.

Atruan pelaksanaan yang lebih rinci atas pasal 36(1a) ini ada di PMK 8. saya pernah membahas sekilas di https://dedensaefudin.wordpress.com/2016/11/04/httpsdedensaefudin-wordpress-com20161103contoh-kasus-pmk-91/. Khususnya di PMK 8 pasal 4 sampai dengan 12.

Sanksi administrasi pasal 36(1a) KUP diklasifikasikan menjadi 3:

  1. sanksi administrasi yang tercantum dalam SKP, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPKB yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A KUP;
  2. sanksi administrasi yang tercantum dalam STP yang terkait dengan penerbitan SKP, kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam STP yang diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) KUP; atau
  3. sanksi administrasi yang tercantum dalam STP selain STP sebagaimana dimaksud pada huruf b

Kalau baca diatas, maka semua sanksi bisa administrasi bisa dimintakan pengurangan/penghapusan pasal 36(1a) KUP  kecuali:

  • Pasal 13A KUP
  • Pasal 25 ayat (9) KUP
  • Pasal 27 ayat (5d) KUP

Sesuai pasal 5 PMK 8, permohonan pengurangan/penghapusan sesuai pasal 36(1a)hanya dapat diajukan dalam hal atas:

  1. tidak diajukan keberatan;
  2. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut;
  3. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
  4. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar (pasal 36 (1b) KUP);
  5. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar (pasal 36 (1b) KUP), tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
  6. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan (pasal 36 (1d) KUP);
  7. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan (pasal 36 (1d) KUP), tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau
  8. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan (pasal 36 (1d) KUP),  tetapi permohonan tersebut ditolak.

Dalam ayat lainnya juga disebutkan tambahan, tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar (pasal 36(1c). Saya tidak mengerti kenapa ayatnya dipisah. Yang saya simpulkan, kalau mengajukan perngurangan/penghapusan sanksi sesuai pasal 36(1a) KUP, ya.. jangan mengajukan upaya hukum pasal 25, pasal 36 (1b), 36(1c) dan 36(1d).

Persyaratan pengurangan/penghapusan sanksi pasal 36(1a) KUP:

  1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak;
  2. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
  4. permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
  5. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Syarat tambahan lain sesuai pasal 8 dan 10 PMK 8, pokok pajaknya sudah dibayar dan sanksinya belum dibayar.

Berapa jumlah sanksi administrasi yang dapat dikurangkan?..,

kalau kita lihat pasal 11, Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP Pasal 9 ayat (2a) KUP, Pasal 9 ayat (2b) KUP, dan Pasal 19 ayat (1) sehingga sanksi administrasi menjadi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, diberikan untuk permohonan yang diajukan setelah tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.

kita bisa membanginya menjadi 3 periode pengajuan

  1. sampai dengan 31 Desember 2011, ini sudah lama banget ga kita bahas..
  2. setelah tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, pengurangan menjadi paling lama 24  bulan
  3. setelah tanggal 31 Desember 2013, bisa kurang dari 24 bulan, ini dibahas di pasal 12,

Inilai isi pasal 12 PMK8, Terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan. Supaya ga bingung dengan pasal-pasal tersebut, kita sebut saja

  • PMK 8 Pasal 5 ayat (1): Hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan
  • PMK 8 Pasal 8 ayat (1): STP atas pembetulan SPT
  • PMK 8 Pasal 9 ayat (1): STP atas terlambat setor
  • PMK 8 Pasal 10 ayat (1) : STP bunga penagihan

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan dapat dilakukan apabila:

  • sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak;
  • jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
  • memenuhi kriteria yang dapat berupa:
    • Waib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang KUP
    • Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
    • Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau
    • Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

 


Memahami Pasal 16 KUP tentang Pembetulan


Kita langsung saja ke penjelasan pasal 16 KUP,

Ini kutipan yang perlu digarisbawahi, Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila  terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan WajibPajak. Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan

Ruang Lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

  1. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa
    1. nama,
    2. alamat,
    3. Nomor Pokok Wajib Pajak,
    4. nomor surat ketetapan pajak,
    5. jenis pajak,
    6. Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan
    7. tanggal jatuh tempo;
  2. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari
    1. penjumlahan dan/atau
    2. pengurangan dan/atau
    3. perkalian dan/atau
    4. pembagian suatu bilangan;
    5. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali (ini merupakan tambahan dari 11/PMK.03/2013 yang ada di pasal 3 ayat 3b) atau
  3. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan:
    1. dalam penerapan tarif,
    2. penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto,
    3. penerapan sanksi administrasi,
    4. PTKP,
    5. penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan
    6. dalam pengkreditan pajak

“antara lain” dan “yaitu”, saya tebalkan untuk menegaskan bahwa “antara lain” hanya mengemukakan contoh artinya ada kemungkinan contoh lainnya, “yaitu” terbatas hanya pada 6 hal tersebut.
Pasal 8 disebutkan bahwa, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan dalam hal:

  1. terdapat kesalahan hitung dalam surat ketetapan pajak akibat pelaksanaan MAP yang menghasilkan Persetujuan Bersama setelah SKP diterbitkan dan terhadap SKP  tersebut tidak diajukan keberatan atau tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar;
  2. terdapat kesalahan hitung dalam SK Keberatan akibat pelaksanaan MAP yang menghasilkan Persetujuan Bersama setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SK Keberatan dan terhadap SK Keberatan tersebut tidak diajukan banding atau Wajib Pajak mengajukan banding tetapi dicabut;
  3. terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Direktur Jenderal Pajak dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak

Persyaratan pembetulan:

  1. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKP, STP, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
  2. permohonan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat PKP dikukuhkan;
  3. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan dan menggunakan format surat permohonan sesuai contoh sebagaimana Lampiran I  11/PMK.03/2013; dan
  4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

 

Peraturan yang mengatur:

  1. UU KUP Pasal 16
  2. 13/pmk.03/2013
  3. SE-02/PJ.07/2007 (dicabut)
  4. SE – 41/PJ/2015

alasan mengembalikan / menolak pengajuan pengurangan PMK 91


Di  Lampiran II SE – 40/PJ/2015 nomor 3 dan 4 disebutkan,  Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan/atau Pasal 4 ayat (3) PMK 91, maka permohonan dikembalikan dan Wajib Pajak masih bisa mengajukan permohonan kembali. Kantor Wilayah menghimbau Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan kembali berdasarkan PMK 91. 

Apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 ayat (4) PMK 91, maka permohonan dikembalikan dan Wajib Pajak tidak bisa mengajukan permohonan kembali.

jadi kalau pengajuan tidak memenuhi PMK 91 pasal 4 ayat 2 &/ 3 maka dikembalikan namun masih bisa mengajukan lagi. Kalau tidak memenuhi pasal 3 &/ pasal 4 ayat 4 maka permohonan dikembalikan dan tidak bisa mengajukan lagi.

Lalu apa isi PMK pasal 4 ayat 2 &/ 3??. Ini dia..

  1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP;
  2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan;dan
  4. disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

lampiran surat pengajuan:

  1. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;
  2. fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
  3. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
  4. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan
  5. fotokopi Surat Tagihan Pajak

Nah, kalau persyaratan dan lampiran tidak disetujui maka surat perrmohonan pengurangan akan dikembalikan. Lalu bagaimana dengan ditolak??, Selain harus memenuhi persyaratan diatas, terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi berlaku ketentuan sebagai berikut

  1. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak belum dibayar oleh Wajib Pajak; atau
  2. Sanksi Administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sudah dibayar sebagian oleh Wajib Pajak

jadi kalau sanksi STP sudah dibayar oleh Wajib Pajak, maka sudah ga ada cerita lagi.. langsung ditolak. “oleh Wajib Pajak” ditebalkan untuk menegaskan bahwa jika pembayaran tersebut dilakukan oleh fiskus karena transfer pembayaran, misalnya ada SPM maka PMK 91 masih bisa diproses.

 Pengertian sebagian ini, artinya yang sudah dibayar sebagian tidak bisa diproses dengan PMK 91, namun atas utang pajak yang belum dibayar sebagian nya tetap masih bisa diproses dengaN PMK 91. ini bisa kita lihat di Lampiran IV SE – 40/PJ/2015  contoh 4 nomor 3.