Perlakuan Pajak atas Jasa Pelayaran


1. PPh Pasal 15

Jika perusahaan pelayaran (perusahaan dalam negeri) memberikan jasa pelayaran seperti mengangkut orang dan/atau barang maka perusahan pelayaran harus membayar PPh pasal 15 dengan tarif 1,2% dari peredaran bruto (KMK 416) dan harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (PMK 184). PPh Pasal 15 bersifat final. Dengan demikian jika penghasilan pelayaran semata-mata dari jasa pelayaran maka PPh Pasal 25 dan Pasal 29 nya akan nihil

2. PPh Pasal 23

Jika perusahaan pelayaran menyewakan kapalnya kepada pihak lain maka perusahaan pelayaran akan dipotong PPh Pasal 23 oleh penyewa dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Pengertian menyewakan kapal adalah sewa kapal tanpa awak (bareboat charter).

Atas penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 23 ini akan dikenakan tarif PPh Pasal 17 dalam SPT Tahunan PPh dan PPh Pasal 23 yang telah dipotong menjadi kredit pajak

Penyewaan kapal selain bareboat tidak dikenakan PPh Pasal 23 tetapi dikenakan PPh Pasal 15

3. PPN

Dalam PPN tidak dikenal jasa pelayaran, yang ada adalah jasa angkutan umum diatas air. Jasa angkutan umum diatas air tidak termasuk JKP.

Jasa pelayaran bisa menjadi JKP jika Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan (trip).

Ketika sewa kapal menjadi JKP. Pemilik kapal tetap bisa tidak membayar PPN karena sesuai PP 146/2000 stdtd PP 38/2003 tanggal 14 Juli 2003, penyerahan atas sewa kapal termasuk dalam jasa yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN

*******************

Sumber:

S – 852/PJ.341/2003 tanggal 31 Desember 2003

7. Dalam terminologi jasa angkutan kapal (lautan dan udara), dikenal beberapa jenis charter/sewa, yaitu:

a. Sewa berdasarkan pemakaian ruang (space charter);

b. Sewa berdasarkan pemakaian waktu (time charter);

c. Sewa kapal tanpa awak (bareboat charter);

d. Sewa kapal dengan awak (fully-manned basis).

8. Penegasan:

a. Apabila charter/sewa kapal didasarkan atas pemakaian ruang, waktu dan/atau sewa dengan awaknya dan digunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan/atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri, maka perlakuan perpajakannya sesuai ketentuan Pasal 15 UU PPh

b. Apabila charter/sewa kapal didasarkan atas sewa kapal tanpa awak, maka perlakuan perpajakannya sesuai ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Huruf c UU PPh. Dengan demikian penghasilan yang diterima merupakan penghasilan sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

*******************************

NOMOR S – 1059/PJ.53/2005 tanggal 15 Desember 2005

3. Pasal 3 angka 1 PP 146/2000 stdtd PP 38/2003 tanggal 14 Juli 2003 mengatur bahwa JKP Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN adalah Jasa yang diterima oleh

- Perusahaan Angkutan Laut Nasional,

- Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional,

- Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhanan Nasional, atau

- Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi :

a. Jasa persewaan kapal;

b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;

c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;

***************************

S – 874/PJ.53/2005 tanggal 26 September 2005

3. KMK 527 stdtd PMK 28 :

a. Pasal 1 angka 11, bahwa Jasa Angkutan Umum di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran.

c. Pasal 2 ayat (1), bahwa Atas penyerahan Jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Pasal 2 ayat (3), bahwa termasuk Angkutan Umum di Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Angkutan Umum di laut, Angkutan Umum di Sungai dan Danau, dan Angkutan Umum Penyeberangan.

e. Pasal 5 ayat (1), bahwa Tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Angkutan Umum di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penyerahan Jasa Angkutan Laut yang dilakukan dengan cara :

a) Ada perjanjian lisan atau tulisan; dan

b) Kapal dipergunakan hanya untuk mengangkut muatan milik 1 (satu) pihak dan atau untuk mengangkut orang, yang terikat perjanjian dengan Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu perjalanan (trip).

Penegasan: penyerahan jasa angkutan dengan kapal merupakan penyerahan JKP yang terutang PPN sepanjang memenuhi ketentuan pada butir 3 huruf e. Kedua syarat sebagaimana tercantum dalam butir 3 huruf e tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu dari keduanya tidak terpenuhi maka penyerahan jasa angkutan dengan kapal termasuk penyerahan Jasa Angkutan Umum di Air yang tidak dikenakan PPN.

*************************

KMK 527 telah diganti dengan PMK 28, Perbedaannya:

527/KMK.03/2003 TANGGAL 04 DESEMBER 2003 Pasal 2

(1) Atas penyerahan Jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Termasuk Angkutan Umum di darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Angkutan Umum di Jalan dan Angkutan Kereta Api.

(3) Termasuk Angkutan Umum di Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Angkutan Umum di Laut, Angkutan Umum di Sungai dan Danau, dan Angkutan Umum Penyeberangan.

28/PMK.03/2006 TANGGAL 24 MARCH 2006 Pasal 2

(1) Atas penyerahan jasa Angkutan Umum di darat dan di air tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Penyerahan jasa Angkutan Umum di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di jalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum dan penyerahan jasa Angkutan Kereta Api.

(3) Penyerahan jasa Angkutan Umum di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan jasa Angkutan Umum di laut, penyerahan jasa Angkutan Umum di sungai dan danau, dan penyerahan jasa Angkutan Umum penyeberangan

About these ads

8 thoughts on “Perlakuan Pajak atas Jasa Pelayaran”

  1. mau tanya pak deden, jika kita sbg ekpedisi menyewa kapal yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang bukan milik kita, dan satu kapal itu dipergunakan oleh perusahaan kita. tetapi barang yg diangkut milik banyak orang. Apakah perusahaan pelayarannya diikenakan PPN ? dpp nya apa, apakah sewa kapal ? stlh dipot pph 15 atau sebelum ?

    1. Ketika Mas Haryo menyewa kapal tanpa awak (bareboat charter), maka Mas Haryo harus memotong PPh Pasal 23. Dan ketika Mas Haryo menggunakan kapal tersebut untuk pengiriman barang (banyak pengguna, bukan hanya satu pengguna) maka penghasilan dari jasa pelayaran ini dikenakan PPh pasal 15 bukan PPh Pasal 23.

      CMIIW

  2. Pak Deden, Kalau perusahaan exportir Indonesia menyewa kapal dari perusahaan asing untuk angkutan export (dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan di luar negeri.
    Kewajiban perpajakan apa saja yang harus dipenuhi oleh exportir tersebut? Apakah wajib memotong PPh juga? Bagaimana dengan PPNnya? mengingat perusahaan asing tersebut tidak mungkin menerbitkan faktur pajak. Terima kasih sebelumnya

  3. Pak Deden, Jika Perusahaan angkutan laut bendera Indonesia menyewakan tugboat dan tongkang untuk mengankut batu bara ke wilayah domestik dan juga Luar negeri, dikenakan tarif PPh apa ? dan kena PPN atau tidak ?. Terimakasih

    1. Dalam 416/KMK.04/1996, disebutkan bahwa perusahaan pelayaran dalam negeri yang mengangkut orang atau barang Dalam Indonesia atau ke dan dari luar negeri maka dikenakan PPl final pascal 15 sebesar 1,2% dari pelajaran bruto. PPPN tetap kena. ,CMIIW

      1. Terimakasih jawabannya,
        Pak masih berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya, jika kami sebagai pemilik kapal memberikan jasa angkut barang ( batu bara, gypsum) dengan awak kapal, BBM kami yang menanggung semua. Sedangkan penerima jasa angkut membayar ke kami berdasarkan besarnya volume dari barang yang diangkut dikapal / berdasarkan BL ( biasanya perhitungannya m3 ton x USD….. ), yang saya tanyakan dikenakan PPh pasal berapa dan PPN ? trimakasih

  4. MAU TANYA PAK DEDEN KALAU KAPAL DIRAWAT DI DALAM GALANGAN DI DALAM NEGERI ( NAIK DOCK ) APAKAH BIAYA DOCKING YANG DITAGIHKAN OLEH PIHAK GALANGAN DIKENAKAN PPN 10 PERSEN . ADA YANG BILANG BAHWA TIDAK ADA PPN 10 PERSEN . APA DASAR HUKUMNYA TERIMA KASIH . SUHARNA

    1. Pak apa betul klo kontrak antar perusahaan pelayaran (SIUPAL) tdk kena PPN 10% tp hanya kena Pph final 1,2%, ttp Klo salah satu non SIUPAL apa benar yg Non SIUPAL hrs kena PPN 10%. ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s