RESTITUSI WP TERTENTU


Umumnya pengajuan restitusi harus dengan pemeriksaan. Ini bisa kita lihat dalam UU KUP pasal 17, 17A, 17B, semua restitusi harus dengan pemeriksaan. Namun sesuai pasal 17D, restitusi dapat diberikan tanpa melalui pemeriksaan, tetapi dengan penelitian. Selain pasal 17D, Pasal 17C  juga memberikan fasilitas restitusi pendahluluan dengan penelitian. Bedanya, Pasal 17D untuk “WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu”, sedangkan pasal 17C untuk “WP dengan Kriteria Tertentu”. Bahasa mudahnya, bisa kita katakan, bahwa pasal 17D untuk WP Kecil dan pasal 17C untuk WP Patuh. Apa yang kita bahas disini adalah tentang pasal 17D

Pengertian WP Tertentu diatur dalam PMK 193 pasal 1, 2, dan 3. Pertama, WP  OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tidak ada penafsiran detail tentang hal ini,  WP OP yang penghasilannya semata-mata dari pemberi kerja (karyawan) mungkin termasuk dalam kategori ini

Kedua, WP  OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan dengan jumlah peredaran usaha <=  Rp 4, 8 M untuk tahun pajak 2009 keatas dan Rp 1,2M untuk tahun pajak 2008 dan jumlah LB nya <= Rp 1 juta serta jumlah LB nya < 0,5% dari peredaran usaha. Kata “pembukuan”, saya boldkan untuk menekankan bahwa yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto harus melalui pemeriksaan.

Sehingga jika LB nya Rp 1 juta (jumlah maksimal LB untuk mendapat fasilitas UU KUP pasal 17D), maka untuk memenuhi persyaratan restitusi pendahuluan, omset maksimalnya adalah Rp 200 juta (Rp 1 juta : 0,5%). Dengan demikian jika LB nya Rp 1 juta tetapi omsetnya diatas Rp 200 juta harus dengan pemeriksaan

Data tersebut adalah data yang ada pada SPT Tahunan PPh OP.

Angka Rp 4,8 M tidak disebutkan dalam PMK 193. Dalam PMK 193 hanya disebutkan batasan untuk NPPN. Dalam UU PPh baru (UU  No. 36/2008) pasal 14 ayat 2. Batasannya adalah Rp 4,8 M

  1. WP Badan dengan jumlah omset <=Rp 5M dan LB <Rp 10 juta. Pada WP Badan tidak ada ketentuan batasan persentase LB terhadap omset
  2. PKP dengan omset dalam satu masa pajak <= Rp 150 juta dan LB <= Rp 150 ribu
  3. Ya, restitusi pendahuluan dapat dilakukan dengan SPT saja (SE-63 angka 1). SPT yang memenuhi persyaratan pasal 17D akan diproses dengan penelitian kecuali jika WP tidak menghendaki diproses sesuai pasal 17D, maka akan diproses sesuai pasal 17B (dengan mekanisme pemeriksaan). Ketentuan ini dapat kita lihat pada SE-67 angka 2.

Pertanyaannya, kenapa ada WP yang menghendaki diproses dengan pemeriksaan dibanding dengan penelitian, padahal penelitian lebih mudah dibanding dengan pemeriksaan, mungkin WP takut dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak apabila berdasar hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB (penjelasan Pasal 17D ayat  5)

Kesimpulan:

  1. Jumlah omset dan jumlah LB yang berhak mendapat fasilitas restitusi pendahuluan adalah sbb:
Jenis WP Omset (Rp) Jumlah LB (Rp) Keterangan
WP OP <=Rp 4,8M <Rp 1 juta Tahun pajak 2009 keatas
<=Rp 1,2M Tahun pajak 2008
Jumlah LB < 0.5% omset
WP badan <=Rp 5M < Rp 10 juta
PKP <=Rp150 juta <=Rp 150 ribu

Keterangan: Untuk WP OP dan Badan dalam, omset dalam satu tahun, untuk PKP dalam 1 masa pajak

Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka pengajuan restitusi akan diproses dengan mekanisme pemeriksaan

  1. Yang harus diperhatikan bagi WP yang menginginkan pengajuan restitusi pendahuluan:
  2. SPT dan lampirannya harus lengkap
  3. Penulisan dan perhitungan pajak dalam SPT harus benar

Keterangan:

  1. “Pengembalian pedahuluan kelebihan pembayaran pajak” menjadi  “Restitusi Pendahuluan”
  2. “Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu” menjadi “WP Tertentu”
  3. “Wajib Pajak” menjadi WP
  4. “Wajib Pajak Orang Pribadi” menjadi “WP OP”
  5. “Lebih Bayar” menjadi “LB”
  6. “Norma Penghitungan Penghasilan Neto” menjadi “NPPN”
  7. “Paling banyak” menjadi “<=” dan “Kurang dari” menjadi  “<”. Lambang ini untuk lebih memudahkan dalam mengingat, cobalah perhatikan, dalam aturan ini. Omset disebut “paling banyak” sedangkan jumlah LB disebut “kurang dari”.  Hal ini untuk PPh.
  8. “Pengusaha Kena Pajak” menjadi “PKP”
  9. “Surat Keputusan Pendahuluan Pengembalian Kelebihan Pajak” menjadi “SKPPKP”

Rujukan:

  1. UU KUP pasal 17B dan 17D
  2. SE-67/PJ/2009 tanggal 7 Juli 2009
  3. PER-40/PJ/2009 tanggal 7 Juli 2009
  4. 193/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007
About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s